RUU Omnibus Law Ciptaker untuk Tutupi Ketidakmampuan Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Pengangguran

Ekonomi  SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 21:35 WIB

RUU Omnibus Law Ciptaker untuk  Tutupi Ketidakmampuan Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Pengangguran

Aksi penolakan Omnibus Law/net

Moeslimchoice | RUU Omnibus Law Cipta Kerja sepertinya dirancang sebagai wujud konsolidasi para pemilik modal (nekolim) dengan pemerintah agar para pemilik modal mau berinvestasi di dalam negeri dan investor asing mau berinvestasi di Indonesia. RUU tersebut  sekaligus menutupi ketidakmampuan rezim Jokowi dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

MC Award 2

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Bidang Politik, Maman Silaban dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (25/2/2020).

Asumsinya tersesbut berdasarkan data BPS/september 2019, yang mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 24.79 juta jiwa dan jumlah penganggurannya sebanyak 7.05 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

“Harusnya yang di Omnibuskan adalah pasal-pasal yang selama ini menjadi permasalahan bagi para marhaen. Bukan malah menguatkan pasal-pasal yang semakin menyiksa si marhaen tadi,” katanya.

Semisal, sesuai pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang memberi upah lebih rendah dari upah minimum maka akan dikenakan sanksi pidana. Tetapi, melalui Omnibus Law Ciptaker malahan pasal ini di hapuskan. Inikan akan menambah penderitaan lagi bagi para pekerja/buruh.

“Omnibus law adalah satu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar dengan mencabut atau mengubah UU sekaligus agar lebih sederhana. Berarti dalam konteks ini, rezim Jokowi menganggap para marhaen dan pengangguran menjadi isu besar yang harus diselesaikan,” nilainya.

“Kalau benar ini yang menjadi isu besarnya, seharusnya rezim jokowi harus mencari jalan keluarnya dengan berdialog dengan para marhaen (buruh/tani/nelayan/rakyat miskin kota lainnya) dan pengangguran, bukan hanya berdialog dengan para pemilik modal. Marhaen juga stakeholder,” tambahnya. [fah]


Komentar Pembaca