Omnibus Law Ciptaker, Praktik Neokolim Jokowi

Opini  MINGGU, 23 FEBRUARI 2020 | 01:35 WIB

Omnibus Law Ciptaker, Praktik Neokolim Jokowi

Foto ilustrasi/net

OMNIBUS LAW Ciptaker, regulasi yang ditawarkan pemerintah hari ini masih sangat jauh dari semangat jiwa revolusi kita, bahkan lebih menuju kearah semangat nekolim, musuh dari semangat revolusi kita.

MC Award 2

25 juta rakyat miskin Indonesia hanya ingin kebutuhan (needs) mereka terpenuhi, terpenuhi sandang, pangan dan papannya.

Investment memang dibutuhkan Indonesia untuk membangun negara ini, tetapi bukan berarti investment itu dengan bebas masuk.

Investment terlebih dahulu harus tunduk terhadap kedaulatan negara bukan sebaliknya. Investment itu harus masuk sesuai dengan regulasi kita, yang mana regulasi tersebut harus selalu berdasarkan semangat jiwa revolusi kita (UUD'45).

Kemudian kita akan membuka kedua tangan kita lebar-lebar untuk invesment itu, karena bangsa Indonesia sudah siap mentalnya akan investment itu.

TOLAK OMNIBUS LAW CIPTAKER

Omnibus Law Ciptaker ini ibarat cowok bulek dikasi bebas keluar masuk Indonesia tanpa terlebih dahulu diperkenalkan dan diikat dengan norma-norma bangsa Indonesia. Oleh karenanya mereka bebas mengeksploitasi cewek di negara kita, pun si bulek bebas meninggalkan si cewek tersebut ketika dia sudah bosan dan pergi keluar begitu saja tanpa adanya sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

Itulah kalau semuanya dibebaskan atau dipermudah hanya demi menarik minat investment datang tetapi tidak memperhatikan dampak negatif yang dirasakan oleh bangsanya sendiri.

Itu sama saja seperti mempercantik anak sendiri lalu menjajakannya kepada lelaki hidung belang dengan maksud untuk mendapatkan uang dari si pelanggan. Sama dengan tindakan yang tidak ber-peri-kemanusiaan.

Oleh karena itu, Sikap Politik GMNI Terus Menolak tindakan eksploitasi manusia (pemerintah) atas manusia (rakyat) dalam bentuk regulasi Omnibus Law Ciptaker ini.[***]

OLEH: MAMAN SILABAN Ketua DPP GMNI Bidang Politik


Komentar Pembaca