RUU Omnibus Law Ciptaker Borpotensi Jadikan Pemerintah Seperti Orba

Nasional  SABTU, 22 FEBRUARI 2020 | 22:40 WIB

RUU Omnibus Law Ciptaker Borpotensi Jadikan Pemerintah Seperti Orba

Aksi penolakan RUU Omnibus Law Ciptaker/net

Moeslimchoice | Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan pemerintah saat ini, berpotensi mengembalikan Indonesia seperti kondisi di zaman Orde Baru. Penilaian tersebut disampaikan pakar hukum dari Sekolah Hukum Jentera, Bivitri Susanti.

Menurutnya, akibat RUU tersebut, kroni-kroni diyakini akan kembali subur lantaran fondasi ekonomi dibuat rapuh dan Komisi Pemberantasan Korupsi dibuat tumpul.

"Ini sebenarnya yang terjadi pada masa Orde Baru, soal good government dipinggirkan karena waktu itu memang kan istilahnya pembangunan yes politik no, waktu zaman Soeharto dulu," kata Bivitri Susanti dalam diskusi bertajuk "Mengapa Galau Pada Omnibus Law?" di Kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2).

"Jadi, fondasi ekonomi dan juga governancenya rapuh sekali karena waktu itu kan korupsi dibiarkan, zaman Orde Baru ya, kemudian tumbuh kroni-kroni," tambahnya.

Menurut Bivitri Susanti, pola pikir pemerintah dinilai keliru jika hanya mengedepankan investasi. Namun, mengabaikan sektor-sektor lainnya. Belum lagi, lanjut dia, adanya upaya sentralisasi kekuasaan ditangan Presiden sebagaimana Pasal 170 RUU Omnibus Law Ciptaker yang dinilai menambah bahayanya RUU tersebut.

"Itu sebenarnya mengandung potensi bahaya akan berkumpul orang-orang yang dekat dengan presiden dan jajarannya, sekarang juga sebenernya sudah ada. Tapi, secara sistematis ini akan semakin menguat akan muncul kroni-kroni," kata Bivitri Susanti.

Bivitri menegaskan bahwa penjelasannya itu bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi, lebih kepada bagaimana Indonesia belajar dari sejarah yang sudah dilalui.

"Kita punya pengalaman sejarah ada karakteristiknya yang bisa kita catat, korupsi dibiarkan, tidak ada good governance," ungkapnya. [fah]


Komentar Pembaca