Data Agunan Berubah, PT PBM Pertanyakan Komitmen Batavia

Ekonomi  KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 10:35 WIB | Yukie H Rushdie

Data Agunan Berubah, PT PBM Pertanyakan Komitmen Batavia

Perangkat Water Treatment Plant (WTP) dan salah satu Kantor Cabang PT Batavia Prosperindo Finance (BPF)

MoeslimChoice | Perusahaan penyedia Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA), PT. Pilar Bahtera Mandiri (PBM), mempertanyakan komitmen lembaga jasa pembiayaan, PT Batavia Prosperindo Finance (BPF), terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Direktur PT PBM, Herry, menyatakan, pihaknya mempertanyakan hal itu setelah menerima dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan adanya perbedaan data nilai fasilitas dan jenis agunan dalam perjanjian pembiayaannya dengan PT BPF.

“Kami mempertanyakan, mengapa terjadi perbedaan nilai fasilitas dan jenis agunan antara perjanjian kami bersama PT BPF dengan yang tertera pada lembaran data di OJK,” kata Herry dalam rilisnya yang diterima MoeslimChoice di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Menurut Herry, ada dua perjanjian yang melibatkan perusahaannya dengan PT BPF, masing-masing senilai Rp 12 miliar dan Rp 6,7 miliar.

Pada Perjanjian Sewa Balik Peralatan (Sale and Lease Back) tertanggal 11 Januari 2017, PT PBM mendapat fasilitas senilai Rp 12 miliar untuk penyediaan dan pengoperasian WTP di 8 mall dan hotel. Agunan untuk perjanjian jual-beli peralatan dengan cara jual dan sewa balik tersebut adalah perangkat WTP di 8 lokasi itu sendiri.

Ke-8 unit WTP itu telah beroperasi di Bellanova Country Mall Bogor, PT Kencana (Tamini Square) Jakarta, Beachwalk Kuta Bali, Anantara Uluwatu & Spa, Ekolokasari Bogor, FX Sudirman Jakarta, Cibubur Junction, dan satu titik lagi yang berada di Kota Palembang (Sumatera Selatan).

Lalu, pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 7 Februari 2017, PT PBM menerima fasilitas senilai Rp 6,7 miliar, dengan agunan berupa peralatan WTP di 2 lokasi, Kramat Jati Plaza dan Hotel New World Grand Pecatu Bali Graha.

Namun, berdasarkan dokumen dari OJK yang diterima PT PBM, tercatat di sana bahwa fasilitas pembiayaan yang diperoleh perusahaan tersebut dari PT BPF adalah senilai Rp 12,34 miliar, dengan jenis agunan berupa “kendaraan bermotor” senilai Rp 19,83 miliar.

“Perbedaan itu tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi kami, dan sepertinya memang ada sesuatu yang tidak beres di balik semua itu,” kata Herry.

 

Saling Lapor

Kerjasama pembiayaan jual-beli WTP antara PT PBM dengan PT BPF itu kini berujung dengan aksi saling lapor ke pihak kepolisian.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1689/III/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Maret 2019, PT BPF meminta PT PBM mempertanggungjawabkan pinjaman senilai Rp 6,7 miliar dengan tuntutan pengembalian uang atau aset WTP di Kramat Jati Plaza dan Hotel New World Grand Pecatu Bali Graha.

Sementara, berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/4149/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2019 di Polda Metro Jaya, pihak PT PBM berbalik melaporkan PT BPF dengan tuduhan telah melakukan penipuan dan atau penggelapan. PT PBM juga melaporkannya ke OJK.

Menurut Herry, saat ini pihak PT BPF masih menahan 4 sertifikat tanah dan bangunan miliknya senilai sekitar Rp 16 miliar.

“Kami siap memberikan semua aset WTP kepada PT BPF, karena memang itu yang dijadikan jaminan atau agunan dari fasilitas pembiayaan yang kami terima. Tapi, kami meminta PT BPF pun mengembalikan 4 aset tanah dan bangunan kami,” kata Herry.

Laporan PT BPF ke polisi di bulan Maret 2019, lanjut Herry, membuat PT PBM menghentikan angsurannya, karena harus menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

“Kami sudah sering meminta surat resmi kepada pihak PT BPF terkait berapa lagi sebenarnya sisa utang kami. Namun sama sekali tidak pernah mendapat tanggapan,” katanya.

Ia juga ingin mempertanyakan, kenapa pihak PT BPF sampai saat ini masih saja menahan 4 sertifikat tanah dan bangunan miliknya.

Terkait 4 sertifikat tersebut, Herry mengaku merasa terjebak. Ketika cash flow-nya sebagai debitur tengah menurun, langkah PT BPF menguasai 4 aset miliknya itu ia rasakan ibarat pemerasan.

“Saya merasa seperti diperas. Karena, saya menandatangani PPJB atau AJB (Akta Jual-Beli), tapi sama sekali tidak ada transaksi. Maka, terkait 4 aset itu, PT BPF sebenarnya tidak pernah melakukan pembayaran atas hak kami tersebut,” kata Herry.

Terpisah, kuasa hukum PT PBM, Arnol Sinaga SE SH CLA, menyatakan, OJK harus menjalankan fungsi pengawasannya secara serius terhadap lembaga-lembaga multifinance yang melakukan pelanggaran.

“Saya kira, persoalan ini juga harus menjadi salah satu concern OJK dalam mengawasi dan memberikan sanksi yang serius terhadap lembaga-lembaga multifinance yang melanggar POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan),” kata Arnol kepada MoeslimChoice di kantornya, firma hukum Arnol Sinaga Associates (ASA), Kamis (20/2/2020).

Redaksi mencoba menghubungi Direktur Utama PT BPF, Markus Dinarto Pranoto, maupun Bagian Legal di perusahaan tersebut, Andre Tan, untuk mendapatkan penjelasan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, keduanya belum memberikan tanggapan. [yhr]


Komentar Pembaca