Ditjen Pendidikan Islam Raih Penghargaan Best Improvement dari KPPN

Nasional  JUMAT, 14 FEBRUARI 2020 | 15:30 WIB

Ditjen Pendidikan Islam Raih Penghargaan Best Improvement dari KPPN

foto/net

Moeslimchoice. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) meraih penghargaan 'Best Improvement' dalam Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV.

"Perolehan 'Best Improvement' dalam pelaksanaan anggaran ini adalah prestasi yang belum pernah diraih Ditjen Pendis, minimal selama 5 tahun terakhir," kata Dirjen Pendis, Kamaruddin Amin, di Jakarta, Kamis (13/2).

Menurut Kamaruddin, yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada unit Eselon I Ditjen Pendis, prestasi ini cukup membanggakan. Sebab, untuk mendapat penghargaan tersebut,  ada 12 indikator yang digunakan KPPN. Yaitu, pengelolaan uang persedian (UP), data kontrak, kesalahan dalam membuat SPM, return Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Halaman Tiga (III) Daftar Isian Proyek (DIPA), Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Perencanaan Kas (Renkas), Realisasi Anggaran, Penyelesaian Pagu Minus, dan Dispensasi SPM.

"Kesemuanya harus berkategori baik untuk bisa mendapat Best Improvement," kata Kamaruddin.

Penghargaan dari KPPN Jakarta IV ini juga diberikan kepada Satuan Kerja (satker) yang menempati peringkat di bawahnya.

"Peringkat Pertama; Ditjen Pendidikan Islam-Kementerian Agama, Peringkat Kedua; Ditjen Perhubungan Darat-Kementerian Perhubungan RI, dan Peringkat Ketiga; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Guru Besar UIN Alaudin ini.

Menurut Kepala KPPN Jakarta IV, Fauzi Syamsuri, dalam proses urusan pencairan anggaran ini, KPPN Jakarta IV bermitra dengan 263 satker,  dan 13 di antaranya adalah Kementerian/Lembaga. 

Ke-13 K/L tersebut yaitu; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN RB, BMKG, KPU, Badan Standarisasi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BPKP, Komisi Yudisial, BASARNAS dan Kementerian Agama. [mel]


Komentar Pembaca