Fatwa MUI Tentang Pergantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin

Islamtainment  RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 22:59 WIB

Fatwa MUI Tentang Pergantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin

Artis Lucinta Luna ditangkap terkait kasus narkoba/net

Moeslimchoice | Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyosialisasikan fatwa terkait Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin yang telah ditetapkan sejak Juli 2010 lalu.

MC Award 2

Sosialisasi ini dilakukan guna menjawab isu dan fenomena terkait pergantian jenis kelamin yang kembali mencuat seiring terjadinya kasus dugaan pidana narkoba oleh artis Lucinta Luna.

Sekretaris komisi Fatwa MUI Fatwa, Dr. H. M Asrorun Ni'am sholeh, MA melalui pesan WhatsApp yang diterima awak media, Rabu (12/2/2020) menyebutkan bahwa Fatwa MUI terkait Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin adalah sebegai berikut:

A. Pergantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misal dengan operasi kelamin, hukumnya haram.

2. membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.

3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait pergantian tersebut.

4 . Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti belum dilakukan operasi ganti kelamin, mesti telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1 . Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khantsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui proses operasi penyempurnaan alat kelamin, maka hukumnya diperbolehkan.

2. Membantu melaksanakan penyempurnaan alat kelamin seperti dimaksud poin 1, diperbolehkan.

3 . Pelaksanaan operasi penyempurnaan seperti dimaksud poin 1 itu harus berdasarkan atas pertimbangan medis bukan hanya pertimbangan psikis semata.

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi yang dimaksud poin 1 dibolehkan sehingga memiliki implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.

5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi dimaksud poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum mendapat penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut. [zul]


Komentar Pembaca