Terkait Proyek Citra 9, Madsanih Minta Gubernur dan DPRD Turun Tangan

Daerah  RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 12:29 WIB | Sunarya Sultan

Terkait Proyek Citra 9, Madsanih Minta Gubernur dan DPRD Turun Tangan

Foto/net

Moeslimchoice | Saat ini, Ciputra Group sedang membangun proyek perumahan Citra Garden Puri di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perumahan ini merupakan kawasan perumahan pertama yang menghadirkan konsep serviced residences dengan lokasi yang strategis.

Nantinya, jika proyek ini rampung, perumahan ini akan menyediakan lintasan lari, Club House, kolam renang, taman bermain anak, taman, minimarket hingga supermarket untuk para penghuninya. Rencananya, perumahan ini dipasarkan mulai dari harga Rp900 jutaan.

Selain itu, perumahan Citra Garden Puri yang sebagian orang menyebutnya dengan nama perumahan Cita 9, akan memiliki area hijau seluas 2,48 Ha.

Sayangnya, pembangunan proyek perumahan Citra Garden Puri (Citra 9) dituding menimbulkan banyak masalah oleh masyarakat Semanan. Menyikapi permasalahan proyek perumahan citra 9 Semanan, Kalideres, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PIJAR Madsanih Manong menilai sebaiknya DPRD DKI khususnya Komisi D dan Gubernur DKI Jakarta harus turun tangan.

"Hal ini biar adil, dan jangan hanya masyarakat yang diproses hukum karena tuduhan pengrusakan," tutur Madsanih Manong.

Lebih lanjut Madsanih mengatakan, gubernur harus segera bentuk tim investigasi masalah perijinan proyek Citra 9 Semanan, Kalideres yang mengakibatkan banjir parah di lingkungan sekitar. Bukan hanya itu, aparat berwenang segera periksa pejabat wilayah setempat, dari mulai tingkat RW dan seterusnya.

"Dan segera berikan sanksi tegas jika bersalah," tegas Madsanih.

Menurut Madsanih, idealnya pembangunan itu harus disosialisakan dengan masyarakat dan dibuat analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dulu yang benar.

"Tidak main urug. Ini kongkolingkong namanya!" tukas Madsanih.

Apabila hasil investigasi gubernur nanti terbukti, sambung Madsanih, pengusaha dan aparat berwenang yang berkaitan dengan perijinan bisa dikenakan sanksi pidana dengan pelangaran sesuai UU tahun 2006 tentang penataan ruang. [nry]


Komentar Pembaca
Doa Kesembuhan Dari Virus Corona

Doa Kesembuhan Dari Virus Corona

Rabu, 20 Mei 2020 | 21:05

Bubarkan Fpi

Bubarkan Fpi

Ahad, 03 Mei 2020 | 19:55

Dinas ESDM Ganti Dengan Dinas Koral Dan Pasir