Massa di Depok Demo Minta Raperda Anti LGBT Disahkan

Daerah  SABTU, 01 FEBRUARI 2020 | 06:35 WIB | Sunarya Sultan

Massa di Depok Demo Minta Raperda Anti LGBT Disahkan

Foto/net

Moeslimchoice | Aksi tolak Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Depok digelar sejumlah massa dan audiensi di Kantor Satpol PP Balai Kota Depok, Jumat (31/1/2020). Massa tersebut mendesak agar Raperda Anti LGBT di Kota Depok segera disahkan.

Dalam aksinya, massa menilai selama ini pernyataan Wali Kota Depok termasuk soal razia LGBT dan prostitusi hanya gimik, tanpa langkah nyata pencegahan dan menyelesaikannya.

Koordinator aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Ahmad, dalam orasinya menyinggung kasus Raynhard Sinaga, warga Depok yang menjadi predator seksual di Inggris. Ahmad juga menilai Wali Kota Depok, Muhammad Idris tidak konsisten dan ragu dalam memberantas kelompok LGBT di Kota Depok.

"Maka pada hari ini, rekan-rekan sekalian kita memutuskan di sini untuk sama-sama mendorong wali kota Depok untuk mengesahkan Raperda LGBT," tegas Ahmad dalam orasinya, Jumat (31/1/2020).

Lebih lanjut menurut Ahmad saat ini banyak kelompok LGBT yang bersarang di sejumlah apartemen dan hotel di Kota Depok. Ia juga menaruh perhatian khusus terhadap prostitusi di Depok yang menurutnya masih banyak terjadi.

Soal itu, Ahmad menilai selama ini pernyataan wali kota Depok termasuk soal razia LGBT dan prostitusi hanya gimmick. Namun tanpa langkah nyata pencegahan dan menyelesaikannya.

"Tanpa ada langkah preventif, tanpa ada langkah nyata untuk turun ke lapangan dan menyelesaikan. Itu permasalahannya," kata Ahmad.

Diketahui, sejak 2019 lalu DPRD Kota Depok sedang mengkaji Raperda Anti LGBT. Hingga Juli, tujuh fraksi DPRD Kota Depok telah menyetujui Raperda tersebut. Hingga kini prosesnya sudah pada tahap pengkajian.

Terkait aksi tersebut, Kasatpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny menyebutkan, terkait Raperda Anti LGBT, sampai saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan dari DPRD. Sebab, Lienda mengatakan, Raperda itu merupakan usulan DPRD.

Penanganan LGBT di Depok, kata Lienda, tidak bisa dilakukan dengan sembarangan sebab akan menimbulkan persekusi. Sejauh ini pihaknya hanya melakukan pembinaan melalui koordinasi dengan sejumlah pemilik kos-kosan dan apartemen di Depok.

Menurut Lienda, razia yang sering dilakukan Satpol PP Kota Depok selama ini telah sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012, salah satunya berisi larangan melakukan tindakan asusila. Perda itu kata Lienda telah mencakup semuanya, bukan hanya terhadap kelompok LGBT.

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Depok, Jumat (31/1). Dalam aksinya, massa menolak keberadaan kelompok LGBT di Kota Depok dan meminta Raperda anti LGBT di Depok segera disahkan. [nry]


Komentar Pembaca