Revitalisasi Monas | Gesekan Pemprov DKI dan Istana Berikutnya

Nasional  SENIN, 27 JANUARI 2020 | 21:32 WIB | Ilham Akbar

Revitalisasi Monas | Gesekan Pemprov DKI dan Istana Berikutnya

MoeslimChoice | Selain soal banjir di jalan kolong (underpass) Kemayoran, gesekan antara Istana dan Pemprov DKI Jakarta juga ada di proyek revitalisasi Monumen Nasional. Perkembangan terakhir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) hingga proyek pengembangan itu mendapat persetujuan Komisi Pengarah.

Landasan permintaan itu adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 yang menyebutkan Mensesneg adalah Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dan Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. "Karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kami minta untuk dihentikan dulu," ujar Mensesneg Pratikno di Kementerian Sekretaris Negara di Jakarta, Senin, 27/1/20.

Pratikno mengatakan pihaknya segera mengirimkan surat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan proyek revitalisasi Monas yang hingga hari ini masih berjalan. Sesuai Keppres tersebut, paparnya, Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta berkewajiban untuk meminta izin dan memperoleh persetujuan dari Komisi Pengarah untuk melakukan pengembangan kawasan Monas.

Pemprov DKI, katanya, memang sudah mengirim surat kepada Kemensesneg mengenai pelaksanaan revitalisasi tersebut. Namun, Kemensesneg selaku Dewan Pengarah belum memberikan persetujuan untuk pelaksanaan revitalisasi itu. "Secara prosedural memang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komrah [Komisi Pengarah], karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus ditaati. Bagaimana nanti tanggapan Komisi Pengarah, itulah nanti yang akan dilakukan rapat penuh oleh Komisi Pengarah," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sesuai Keppres tersebut, Pemprov DKI harus mendapat persetujuan terlebih dahulu mengenai perencanaan hingga pembiayaan revitalisasi Monas.

Basuki mengatakan revitalisasi serupa juga dilakukan tiga Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya menjabat yakni Sutiyoso, Fauzi Bowo hingga Joko Widodo, yang kini menjadi Presiden RI.

"Ini revitalisasi yang keempat kali yang akan dilakukan Pa Anies. Dan tetap harus ada prosedur itu," ujar Basuki.

Adapun, revitalisasi Monas sudah dimulai oleh Pemprov DKI pada 12 November 2019 dengan masa pengerjaan 50 hari dan ada perpanjangan kontrak pengerjaan hingga 2020.

Nah, di kasus jalan kolong Kemayoran Anies membantu Istana memulihkan jalan yang menjadi tanggung jawab Setneg. Bagaimana dengan revitalisasi Monas? Kita tunggu perkembangannya.


Komentar Pembaca
Habib Rizieq Pasti Pulang Jika Sudah Aman

Habib Rizieq Pasti Pulang Jika Sudah Aman

Ahad, 23 Februari 2020 | 10:40

15 Azab Meninggalkan Shalat, 9 Terjadi Di Dunia
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

Senin, 24 Februari 2020 | 13:55