DPR Minta BUMN Transparan dan Jelas Jalankan Program Kerja

Nasional  KAMIS, 23 JANUARI 2020 | 23:20 WIB | Sugiharta Yunanto

DPR Minta BUMN Transparan dan Jelas Jalankan Program Kerja

MoeslimChoice | Anggota Komisi VI DPR, Mohammad Toha meminta Kementerian BUMN transparan dan jelas dalam merencanakan program kerja yang dijalankan.

Hal ini dikatakan terkait serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan BUMN soal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

"Program kerja harus jelas sesuai dengan inti bisnis (core business) dan Tupoksinya masing-masing. Perusahaan BUMN memang harus cari untung, tapi secara simultan juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat," kata Toha dalam keterangan pers, Kamis (23/1)

Politikus PKB ini berpendapat, program-program yang dijalankan oleh BUMN harus mendukung pelaksanaan program Pemerintah efesien dan efektif. Terutama program kerja  mengarah pada persiapan menuju industri 4.0

"Tidak ego sektoral. Menekankan kerja sama dan sinergi antar BUMN. Contohnya, BUMN butuh beras, ya ke Pertani dan Bulog. BUMN butuh konstruksi, ya ke BUMN Karya," ujarnya.

Komitmen Pemerintah juga konsisten dan mendukung program kerja BUMN. Salah satu contohnya, Pemerintah mengurangi angka backlog sejalan dengan anggaran mencukupi yang dialokasikan KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

"Terlebih lagi, jika ingin mengurangi angka backlog tapi anggaran untuk KPR melalui FLPP hanya cukup 100 ribu rumah, ya namanya niat mengurangi backlog itu hanya di mulut saja. Misalnya yang lain, mau menyetop impor gula tapi pabrik gula tidak diberikan PMN untuk peremajaan pabrik, seperti permesinan maupun perangkat keras yang lain, sama saja tidak mau menyetop impor gula," ungkapnya 

Ditegaskan Toha, tata kelola perusahaan yang bersih dan baik harus sesuai Key Performance Indikator (KPI) dan bebas dari korupsi. (amn)


Komentar Pembaca