Menkumham Yasonna Laoly Dilaporkan ke Jokowi dan 3 Guru Bangsa

Polhukam  SELASA, 21 JANUARI 2020 | 11:40 WIB

Menkumham Yasonna Laoly Dilaporkan ke Jokowi dan 3 Guru Bangsa

Menkumham Yasonna Laoly

MoeslimChoice | Kelompok aktivis anti-korupsi, Indonesia Court Monitoring (ICM), Senin (20/1/2020), mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perilaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.

ICM melaporkan Yasonna atas dugaan benturan kepentingan publik dan politik kepada Presiden karena hadir saat konferensi pers tim hukum PDI Perjuangan terkait kasus suap PAW anggota DPR RI, yang diduga dilakukan Harun Masiku.

Selain ke Presiden, ICM juga mengirimkan suratnya kepada tiga sosok yang dianggap sebagai guru bangsa, yakni Buya Ahmad Syafi’i Maarif, Mustofa Bisri atau Gus Mus, dan Sinta Nuriyah Wahid.

“Tiga sosok ini yang bertemu dan memberi wejangan kepada Jokowi,” kata Direktur ICM, Tri Wahyu, saat pengiriman surat di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin (20/1/2020).

Tri Wahyu berharap, tiga guru bangsa tersebut akan mengingatkan dan memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Mestinya wejangan itu dilaksanakan sejak dulu,” kata Tri Wahyu.

ICM menilai, tindakan Yasonna merupakan pelanggaran berat yang semestinya mendorong Jokowi untuk segera mencopotnya dari jabatan sebagai Menkumham.

“Sudahlah Yasonna, kalau Anda memilih menjadi petugas partai, silakan mundur dari jabatan menteri. Atau dimundurkan oleh Presiden,” kata Tri Wahyu.

Lebih baik, lanjut dia, jabatan Menkumham diisi siapa saja anak bangsa yang memang memilih menjadi menteri, yang mau berpikir untuk Indonesia, bukan untuk dirinya sendiri, golongan, atau pun pihak tertentu.

Hal senada disampaikan Koordinator Jogja Coruttion Watch (JCW), Baharuddin Kamba. JCW menilai, tindakan kader PDI Perjuangan ini dapat menjadi preseden buruk bagi rezim Jokowi-Ma'aruf Amin.

"Sulit rasanya jika seorang menteri dari parpol mengatakan tidak punya konflik kepentingan atas kadernya yang bermasalah dengan hukum. Meskipun hanya hadir dalam sebuah konferensi pers,” ujar Baharuddin Kamba dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi pada Selasa (21/1/2020).

JCW meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly, untuk memilih salah satu jabatan.

“Jika Yasonna lebih berat memilih kepada tugas partai, maka harus legowo untuk non-aktif sebagai Menkumham RI,” katanya. [yhr]


Komentar Pembaca