Hakim Selamatkan Hak Politik Romi, Kok Gitu?

Polhukam  SELASA, 21 JANUARI 2020 | 09:30 WIB

Hakim Selamatkan Hak Politik Romi, Kok Gitu?

Romahurmuziy

MoeslimChoice | Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memvonis mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi, dua tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan tanpa pencabutan hak politik.

Putusan itu mengecewakan banyak pihak. Aktivis anti-korupsi dan akademisi hukum menyebut, vonis itu terlalu enteng bagi seorang tokoh politik yang terbukti memanfaatkan pengaruhnya untuk melakukan jual-beli jabatan.

"Tentu vonis tersebut mengecewakan, sebab hanya setengah dari tuntutan jaksa, dan tanpa pencabutan hak politik. Pencabutan hak politik, berdasarkan putusan MK, merupakan sesuatu yang sah secara hukum," ujar Peneliti ICW, Donal Fariz, kepada wartawan, Senin (20/1/2020) malam.

Donal menilai, latar belakang Romi sebagai anggota DPR dan mantan ketua umum parpol sangat pas untuk dijatuhi pencabutan hak politik selama beberapa tahun.

Maka, wajarlah kalau kemudian ia menyebut sangat kecewa dengan putusan hakim PN Tipikor Jakarta.

"Terlebih lagi background-nya Romi merupakan anggota DPR dan ketua partai, sangat tepat kalau dijatuhi pencabutan hak politik. Oleh karena itu, kita kecewa dengan vonis hakim Tipikor," ucapnya.

Hal senada dikatakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri menilai, dengan tak adanya vonis tambahan berupa pencabutan hak politik bagi Romi, artinya tidak ada efek jera yang diberikan.

"Hukuman itu cukup ringan, padahal dilakukan ketua partai. Efek jera yang diberikan kepada politisi juga buruk. Padahal, pencabutan hak politik penting, karena akan mencegah politisi-politisi lain mengikuti melakukan tindakan koruptif," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Romi divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Rommy ditetapkan bersalah menerima uang terkait jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Hakim menyebut, Romi terbukti menerima uang sebesar Rp 300 juta, dengan rincian Rp 250 juta sudah dikembalikan lewat KPK, dan Rp 50 juta diterimanya saat ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan.

Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri, dalam putusan ini juga tidak menjatuhkan hukuman politik ke Romi.

Keputusan hakim Fahzal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan eks napi maju dalam Pilkada asalkan sudah mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana.

Dengan alasan itu, hakim memutuskan untuk “menyelamatkan” hak politik Romi. [yhr]


Komentar Pembaca