KPAI Sikapi Tragedi Siswi SMP 147 Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Pendidikan  SENIN, 20 JANUARI 2020 | 09:15 WIB

KPAI Sikapi Tragedi Siswi SMP 147 Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Suasana saat pemakaman N, siswi SMPN 147 Jakarta yang melompat dari lantai 4 sekolahnya.

MoeslimChoice | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak setiap sekolah membuat sistem pengaduan yang melindungi korban perundungan atau bully.

Hal itu disampaikan menyusul tragedi bunuh diri seorang siswi SMP Negeri 147 Jakarta, yang dikabarkan melompat dari lantai empat bangunan sekolah tersebut, pekan lalu.

Menurut KPAI, sejak Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan disahkan, mayoritas sekolah di Indonesia belum juga memiliki sistem tersebut.

Sementara, lembaga itu pun mencatat, pada tahun 2018 saja, korban perundungan di sekolah mencapai 107 anak.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, AKBP Hery Purno, mengatakan, hingga saat ini polisi telah memeriksa pihak sekolah terkait meninggalnya murid berinisal N itu.

Mereka yang diperiksa, antara lain, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Wali Kelas. Kendati demikian, pemeriksaan yang sudah berlangsung sejak Jumat (17/1/2020) itu belum menemukan titik terang.

"Kita masih dalami. Nanti, kalau sudah semua kita dapatkan keterangan, akan kita sampaikan," ujar Hery Purno kepada wartawan, Minggu (19/1/2020).

Sejauh ini, kata dia, polisi masih menggali adanya dugaan unsur perundungan dalam kasus bunuh diri N itu.

Maka, polisi akan memeriksa keluarga korban pada Senin (20/1/2020) ini dan mengonfirmasi sejumlah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga dilakukan N dengan seorang temannya —sebagaimana kini beredar viral di media sosial.

"Yang jelas, [informasi percakapan di media sosial] itu menjadi salah satu materi penyelidikan, apakah yang bersangkutan punya masalah dengan teman-teman sekolah, atau pihak sekolah, atau masalah lain yang melibatkan korban berniat untuk bunuh diri," imbuhnya.

Selain pihak sekolah dan keluarga, polisi juga akan meminta keterangan dari beberapa teman N.

"Nanti, teman-teman yang punya kaitan atau berhubungan dengan yang bersangkutan, pasti akan kita mintai keterangan semuanya," kata Hery Purno.

Kasus tersebut terjadi pada Selasa (14/1/2020) lalu. Wakil Sarpas dan Humas SMP Negeri 147 Jakarta, Misnetty, mengatakan, seorang muridnya, berinisal N, meninggal setelah lompat dari lantai empat gedung sekolahnya.

Saat itu, Misnetty mengaku berada di sekolah, dan mendengar langsung suara seseorang yang jatuh.

"Kemudian saya mendengar ada teriakan-teriakan, karena saya memang tidak melihat langsung. Lalu saya buka pintu dan keluar, ternyata ada siswa yang jatuh," ujar Misnetty kepada wartawan.

Korban lantas dibawa ke salah satu klinik terdekat, dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Tugu Ibu. Tapi, karena keterbatasan alat, korban dipindah ke Rumah Sakit Kramat Jati.

"Dua hari dirawat, ya (Kamis, 16 Januari 2020, meninggal)," imbuh Misnetty.

Sementara itu, Kepala SMPN 147 Jakarta, Narsun, membantah N sebagai korban perundungan.

"Terkait bullying, bukan bullying, tidak ada bullying di sekolah. Kalau kita fokus memberi materi di pendidikan pada siswa. Jadi tidak ada aksi bullying," kata Narsun kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

 

Minus Sistem Perlindungan

Pasca-meninggalnya N, beredar di media sosial tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga dilakukan korban dengan seorang temannya.

Dari percakapan tersebut, mengindikasikan N mengalami penganiayaan di rumahnya dan merasa diabaikan teman di sekolahnya.

Gambar percakapan itu membuat warganet menduga-duga, N bunuh diri karena tak tahan dirisak.

Menanggapi dugaan perundungan yang terjadi pada N, KPAI menyebut akan mendalaminya. Komisioner Retno Listiyarti mengatakan, Senin (20/1/2020) ini ia akan menemui langsung pihak sekolah untuk memastikan laporan Dinas Pendidikan yang menyebut tidak ada tindakan perundungan pada korban.

"Pada Sabtu (18/1/2020), saya tanyakan hasil koordinasi Dinas Pendidikan dan SMPN 147. Mereka menyatakan tidak ada bullying. Tapi, KPAI tak main percaya [pada] informasi itu. Karena, biasanya, kalau tanya pihak sekolah apakah gara-gara bullying, sudah pasti dijawab tidak. Jadi ini perlu didalami," ujar Retno Listiyarti kepada wartawan, Minggu (19/1/2020).

Sejauh pengamatan KPAI, hampir semua sekolah tidak memiliki sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi perundungan.

Padahal, sistem tersebut wajib dibentuk sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sistem yang dimaksud itu berupa tim pencegahan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, siswa, dan orangtua.

Di peraturan itu juga disebutkan, sekolah wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan yang mudah diakses oleh siswa, orangtua, atau guru. Papan layanan itu memuat nomor telepon dan alamat email.

Tapi, menurut Retno, karena ketiadaan tim pencegahan, tidak ada siswa yang berani melaporkan kasus perundungan.

"Sekolah tak punya sistem pengaduan, sehingga mereka enggan mengadu dan melapor. Kalau mengadu atau melapor, ya sama saja bunuh diri atau sama dengan mencari masalah baru. Sudah di-bully, mengadu, jadi masalah," katanya.

Ia meyakini, guru-guru juga sebenarnya mengetahui adanya pem-bully-an di sekolah, namun kurang memiliki kepekaan untuk menanganinya secara proaktif.

"Jadi, memang mencari informasi yang tepat ke anak, syaratnya anak percaya sama kita (guru). Ini yang kurang dilakukan. Jadi informasi detail soal bully, bertanya langsung ke siswa, karena mereka yang paling tahu," kata Retno.

Pengamatan KPAI, perundungan yang dialami siswa tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tapi juga verbal. Sayangnya, kekerasan verbal kerap dianggap lumrah oleh guru.

"Misalnya, seorang anak gemuk, lalu dipanggil gembrot, pasti dia tak mau. Itu bullying. Atau anak yang kurus dipanggil ceking, juga pasti tak mau. Nah, kebanyakan guru bilang, 'sabar saja, hindari, atau tak usah diladeni'. Jadi, sebenarnya, bullying itu yang menentukan korban. Kalau korban merasa tak nyaman, itu perisakan. Jadi tak bisa kita bilang, 'baru digituin aja marah'. Itu enggak bisa," jelas Retno.

Catatan KPAI, pada 2018, korban perundungan di sekolah mencapai 107 anak. Sementara perisakan di media sosial sebanyak 109 anak.

 

Peduli dan Mendengar

Psikolog Anak, Seto Mulyadi, menyebut, perundungan atau perisakan kepada anak dan remaja bisa berdampak pada tindakan bunuh diri jika terjadi terus menerus dan tidak diselesaikan.

"Remaja itu kompleks, karena punya harga diri. Dan, ketika tidak ada satu pun yang memahami, maka teralienasi ke tempat lain alias bunuh diri," ujar Seto Mulyadi kepada wartawan, Minggu (19/2/2020).

Ia mengaku sudah sejak lama mendesak pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, agar serius membentuk tim atau satuan tugas di tiap sekolah yang fungsinya melindungi anak dari perundungan.

"Itu sudah lama kami lontarkan. Kami akan tegaskan lagi kepada Menteri Nadiem bahwa kasus-kasus di sekolah karena anak-anak tidak didengar suaranya. Sebab kalau ada masalah, bisa cepat mengadu ke situ, jadi anak tahu," jelasnya.

Ia menjelaskan, usia remaja sangat rentan ketika menghadapi masalah. Pilihan pada tindakan mengakhiri hidup akan muncul jika remaja atau anak tersebut tak mendapat tempat untuk “bercerita” atau “didengar”.

"Secara psikologis, siapapun yang akan mengakhiri hidup sudah sampai pada satu titik dia betul-betul merasa sendirian di dunia ini, makanya perlu ada yang peduli dan yang mau mendengar," pungkasnya. [yhr]


Komentar Pembaca