IndoXXI Terjegal, Film Indonesia Tak Sontak Berkibar

Islamtainment  MINGGU, 19 JANUARI 2020 | 20:10 WIB

IndoXXI Terjegal, Film Indonesia Tak Sontak Berkibar

Ilustrasi

MoeslimChoice | Saat ini, boleh saja IndoXXI, salah satu situs streaming ilegal, memutuskan menutup lapaknya. Tapi, hal itu takkan sontak membuat dunia perfilman nasional berkibar.

Masih banyak problema lain yang mengganjal, seperti keterbatasan sumber daya, termasuk akses masyarakat atas bioskop.

Memang, penutupan situs IndoXXI mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dalilnya, ini akan menjadi kesempatan untuk memajukan industri kreatif.

Namun, terdapat pandangan lain. Isinya: masih banyak daerah yang belum tersentuh bioskop. Sehingga, situs IndoXXI pun menjadi “oase” bagi kebutuhan hiburan sinematik.

Hikmat Darmawan, pengamat budaya pop dan perfilman, termasuk salah seorang yang menilai situs streaming ilegal seperti IndoXXI justru membantu karya film, buatan siapapun, karena bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Tapi, tentu saja, penilaian tersebut bukan berarti ia membenarkan perkembangbiakan layanan streaming ilegal di negeri ini.

"IndoXXI dan semacamnya itu termasuk [alternatif layanan film bagi masyarakat]. Selama ini kita cuma fokus [bahwa] itu kejahatan, tapi tidak pada sebab kenapa kejahatan itu terjadi," kata Hikmat kepada wartawan, “Ini bukan soal moral doang. Ini masalah kelangkaan sumber daya."

Tercatat, sekitar 1.130 situs layanan streaming film ilegal telah diblokir pada 2019. Salah satu situs layanan streaming ilegal terbesar di Indonesia, IndoXXI, juga telah tutup pada awal 2020.

Mati satu tumbuh seribu. Istilah tersebut menggambarkan situasi pasca-penutupan IndoXXI. Sejumlah laman alternatif pengganti untuk streaming ilegal muncul ke permukaan.

Hikmat mengatakan, fenomena itu menjadi bukti betapa kegigihan masyarakat Indonesia dalam hal mencari film ternyata lebih tinggi dari pemerintah.

Hal serupa diyakininya akan terus terjadi apabila akses masyarakat terhadap film, terutama bioskop, tak diperbesar.

Di sisi lain, Hikmat menyadari, banyak cara bagi masyarakat untuk mengakses film, mulai dari nonton bersama dengan komunitas, hingga layanan digital berbayar seperti Netflix dan Amazon Prime yang mematok tarif dari Rp 49 ribu hingga Rp 85 ribu per bulan.

Bahkan, sejumlah layanan seperti HOOQ, Viu, serta iflix juga menyediakan beberapa film secara cuma-cuma. Namun, ragam film terbaru hanya bisa diakses dengan berlangganan, antara Rp 30-69 ribu per bulan.

 

Kalangan Terbatas

Bioskop, menurut Hikmat, juga bukan hiburan yang bisa dinikmati semua orang. Selain memiliki faktor pembatas berupa akses, perlu bujet yang cukup besar bagi sekelompok orang untuk menonton di bioskop.

"Mulai dari tiket, biaya akomodasi seperti bensin, belum lagi kalau ingin pop corn dan minum. Itu bisa memengaruhi keputusan untuk menonton," kata Hikmat, seraya menyinggung soal kebijakan bioskop melarang penonton membawa makanan dan minuman dari luar.

Meski begitu, ia tetap mengingatkan soal keistimewaan menonton film di bioskop ketimbang di rumah.

"Menonton di bioskop memang lebih total, karena pengalaman pancaindra serta sensory experience lebih total [didapat] dibandingkan menonton di layar kaca atau bahkan home theater," tuturnya.

Sehingga, bioskop dinilainya akan tetap menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Indonesia ketika ingin mendapatkan kepuasan maksimal dalam menonton film.

Permasalahan muncul ketika bioskop di Indonesia sebagian besar tersebar di kota-kota besar seperti Jabodetabek.

Padahal, kata Hikmat, Indonesia dahulu pernah memiliki sekitar 6,6 ribu layar hingga ke tingkat kecamatan.

Bioskop tersebut pun kala itu seperti terbagi dalam beberapa kelas, sehingga penyebaran film terasa hingga ke daerah.

"Pada tahun 90-an, teman saya nonton di Kupang, kalau tidak salah kursinya rata dari bangku kayu gitu. Jadi kadang pas nonton tiba-tiba ular lewat," cerita Hikmat.

Ragam kelas bioskop juga disebut membuat masa edar film bisa mencapai hingga satu tahun.

Hikmat mencontohkan, ketika sebuah film telah habis masa tayang di bioskop kelas satu, film tersebut akan ditayangkan di bioskop kelas dua, begitu seterusnya.

Tak hanya itu, beberapa film juga bisa langsung tayang di bioskop kelas dua tanpa harus tayang di kelas pertama.

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, kultur menonton ke bioskop jadi terbangun dalam masyarakat.

Hikmat menekankan, kultur menonton ke bioskop bisa terbentuk bila infrastruktur menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Kalau lihat struktur sekarang, bioskop seperti hanya bisa diakses oleh lapisan masyarakat tertentu. Kultur menonton hanya bertumbuh di kalangan kelas menengah ke atas, kota begitu. Sebenarnya [pemerintah] serius tidak dalam membangun industri film?" kata Hikmat.

Penyebaran hingga tingkat kecamatan dinilai Hikmat menjadi salah satu bentuk ideal bagi bioskop di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik seperti regulasi diperlukan untuk merealisasikan hal tersebut, yang seharusnya mencerminkan keberpihakan negara terhadap film.

"Harus ada pemihakan begitu. Tidak bisa jika hanya memihak kepada kelompok masyarakat menengah kota ke atas, pengusaha yang cuma mau main aman di kelas menengah. Kultur menonton dan industri film di Indonesia jadi sangat sulit terbentuk," tegas Hikmat. [yhr]


Komentar Pembaca