Pilkada Serentak di 270 Daerah, 224 Diikuti Petahana | Rawan Pelanggaran

Polhukam  SABTU, 18 JANUARI 2020 | 12:55 WIB | Warni Arwindi

Pilkada Serentak di 270 Daerah, 224 Diikuti Petahana | Rawan Pelanggaran

MoeslimChoice | Petahana kepala daerah mendominasi Pilkada Serentak 2020. Jadi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja lebih keras untuk mengawasi potensi pelanggaran oleh para petahana.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, dengan kondisi itu, lembaganya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain untuk mencegah pelanggaran. Misalnya menekankan lagi netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Karena potensi pemetaan kami petahana itu ada di 224 daerah, itu yang punya potensi petahana maju lagi, maka di situ titik pentingnya adalah untuk pencegahan. Netralitas ASN," ungkap Abhan usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kemendagri, Jumat, 18/1/20.

Abhan juga merespon positif rencana Mendagri dalam mendukung implementasi UU Pilkada yang terkait dengan netralitas ASN dan larangan mutasi jabatan bagi kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada. "Kami respon positif Pak Mendagri yang akan mengeluarkan surat edaran tersebut agar tidak terjadi pelanggaran soal netralitas ASN itu," tutupnya.

Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal larangan mutasi pejabat ASN oleh kepala daerah. Merespons hal tersebut, Abhan menyatakan pihaknya telah memberikan instruksi tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan tahun 2020 kepada Bawaslu Daerah yang melaksanakan Pilkada.

"Maka kami kemarin sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat ke seluruh daerah yang akan Pilkada, ke Bupati/Walikota dan Gubernur untuk tidak melakukan mutasi pejabat itu, dan batasan terakhirnya adalah kemarin pada tanggal 8 Januari, karena di larangan itu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon," jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, dirinya juga akan mengadakan kegiatan workshop untuk melakukan sosialisai terkait netralitas ASN, khususnya terkait pasal 71 UU Pilkada. Hal itu dimaksudkan agar para kepala daerah terutama petahana menghindari area rawan pelanggaran tersebut.

Belakangan sejumlah Bawaslu daerah mulai meniup peluit peringatan soal mutasi ASN yang dilarang dilakukan petahana antara 8 Januari - 8 Juli, periode enam bulan sebelum penetapan calon yang maju di Pilkada 2020. Misalnya di Bengkalis Riau.

Setelah penetapan calon pada 8 Juli 2020, para petahana kembali berstatus calon dan tidak dapat mengambil keputusan sebagai kepala daerah. Namun, netralitas ASN tetap menjadi isu dan rawan pelanggaran.


Komentar Pembaca
Habib Rizieq Pasti Pulang Jika Sudah Aman

Habib Rizieq Pasti Pulang Jika Sudah Aman

Ahad, 23 Februari 2020 | 10:40

15 Azab Meninggalkan Shalat, 9 Terjadi Di Dunia
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

Senin, 24 Februari 2020 | 13:55