Filipina Berlakukan Larangan Kirim Tenaga Kerja ke Kuwait

Internasional  JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 16:15 WIB

Filipina Berlakukan Larangan Kirim Tenaga Kerja ke Kuwait

foto/net

Moeslimchoice. Filipina telah mengumumkan larangan total pengiriman pekerja Filipina ke Kuwait. Hal ini terjadi setelah kematian warga Filipina, Jeanelyn Villavende di negara Teluk tersebut.

MC Award 2

Larangan total telah disetujui oleh Administrasi Ketenagakerjaan Luar Negeri Filipina (POEA) berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Perburuhan, Silvestre Bello III.

Bello III mengklaim, bahwa laporan otopsi dari Biro Investigasi Nasional (NBI) tentang kematian Villavende sangat berbeda dengan laporan dari Kementerian Kesehatan Kuwait.

Menurut sekretaris tenaga kerja, alasan lain untuk larangan total adalah kegagalan pemerintah Kuwait untuk mencapai kesepakatan mengenai kontrak kerja standar sesuai dengan Memorandum Perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 2018.

Di bawah perjanjian tersebut, Filipina dan Kuwait seharusnya membuat kontrak kerja standar untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja Filipina.

"Itu hampir dua tahun lalu membahas dan berdebat tetapi sampai sekarang, kami belum menyelesaikan apa pun," kata Bello.

Resolusi No. 04, Seri 2020 yang disetujui oleh Badan Pemerintahan Administrasi Luar Negeri Filipina (POEA) pada Rabu (15/1) menyatakan, bahwa larangan total diberlakukan pada pemrosesan dan penyebaran pekerja rumah tangga atau pekerja layanan rumah tangga, semi-terampil pekerja, pekerja terampil, dan profesional, termasuk awak pelaut Filipina di Kuwait.

Yang dibebaskan dari larangan tersebut adalah pekerja terampil dan profesional yang memiliki kontrak yang tidak kedaluwarsa atau dikategorikan sebagai 'Balik-Manggagawa' (pekerja yang kembali) dan mereka yang akan dibebaskan oleh Sekretaris Buruh.

"Mereka yang akan pulang untuk berlibur dan memiliki kontrak yang sudah ada masih diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Kuwait, namun, pekerja dengan kontrak baru akan dilindungi oleh larangan tersebut. Langkah ini tidak lain adalah untuk melindungi pekerja kami," kata Bello.

Resolusi No. 04 mencatat bahwa Bello sudah memberi tahu Presiden Filipina, Rodrigo Duterte tentang pengenaan total larangan OFW di Kuwait.

Juru bicara Duterte, Salvador Panelo mengatakan dalam jumpa pers di Malacanang, bahwa penempatan pekerja ke negara Teluk ditangguhkan tanpa batas waktu 'hingga saat itu (bahwa) ketentuan-ketentuan dari (2018) MOA dimasukkan dalam setiap kontrak kerja antara majikan dan pekerja.'

"Kami meminta mereka untuk mengimplementasikannya," katanya. [mt/Arabnews]


Komentar Pembaca