Bahaya, Manipulasi Dokumen CITES Ancam Wibawa Kementerian LHK RI

Nasional  JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 10:20 WIB | Yukie H Rushdie

Bahaya, Manipulasi Dokumen CITES Ancam Wibawa Kementerian LHK RI

Kimberly, tersangka penipuan dengan memanfaatkan dokumen CITES dari Kementerian LHK yang diduga palsu

MoeslimChoice | Hari-hari ini, publik dikejutkan oleh mencuatnya perkara penipuan terhadap kalangan pecinta hewan dengan memanfaatkan lisensi ekspor-impor CITES (Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang diduga palsu.

Sebut saja, misalnya, kasus tersangka Kimberly, warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang diduga menipu seorang pecinta hewan bernama Andri dalam transaksi jual-beli bayi harimau Rusia.

Salah satu alat yang digunakan Kimberly untuk memperdaya korbannya hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah itu adalah dokumen lisensi ekspor-impor CITES yang diduga palsu.

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saat dimintai keterangan para penyidik di Polres Metro Jakarta Utara, menyatakan, dokumen yang dimiliki Kimberly itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya alias palsu.

Diperoleh pula keterangan dari pemilik harimau Rusia yang diketahui berada di Republik Ceko. Ia mengakui ada pembeli dari Indonesia, tapi surat izin impor CITES-nya bermasalah.

The Czech Republic received a fake import permit… (Pemerintah Republik Ceko menerima sebuah izin impor palsu),” katanya.

Pernyataan ini diduga kuat berkaitan dengan kasus penipuan Kimberly terhadap Andri, yang perkaranya kini sudah berada di tangan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Namun, sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Satria Irawan, pihak kejaksaan hanya menangangani perkara penipuannya.

Sementara terkait dugaan pemalsuan dokumen CITES-nya, hingga saat ini pihak Kementerian LHK belum melakukan langkah-langkah hukum yang konkret.

Tersangka Kimberly sendiri kini mendekam di Rutan Khusus Perempuan, Pondok Bambu, Jakarta Timur, sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

 

Dokumen Negara

Sejumlah pihak mengakui, lisensi ekspor-impor CITES merupakan dokumen negara yang harus terjaga secara ketat karena berkaitan dengan potensi penyelundupan flora dan fauna terlindungi di masing-masing negara penandatangan konvensi, termasuk Indonesia.

Akademisi dan praktisi hukum, Tb Barkah Maulana, menyatakan, di Indonesia, ada beberapa lembaga yang terlibat dalam penanganan CITES, yakni Kementerian LHK, Kementerian Perdagangan, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusat Karantina Ikan), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian), Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Ketentuan umum peredaran specimen CITES untuk kegiatan komersial dan non-komersial diatur melalui sistem permit atau certificate, antara lain export permit, re-export certificate, import permit, dan certificate of origin,” kata Barkah kepada MoeslimChoice di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Secara begitu, lanjutnya, semua pergerakan tumbuhan dan satwa liar lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah.

“Aturan ini berlaku untuk semua spesimen hidup atau mati, dan produk yang menggunakan bagian-bagian atau turunan daripadanya,” kata Barkah lagi.

Ia sepakat bila Kementerian LHK dan Kementerian Perdagangan, dua lembaga yang paling berkompeten dalam penerbitan lisensi ekspor-impor CITES, mewaspadai dan melakukan langkah-langkah hukum secara tegas terhadap segala upaya pemanipulasian dokumen tersebut.

Sebelumnya, Masrin Tarihoran, kuasa hukum Andri, korban penipuan Kimberly, menyatakan, seharusnya Kementerian LHK maupun Kementerian Perdagangan berperan aktif menindak aksi manipulasi lisensi impor CITES yang notabene merupakan dokumen negara.

“Fakta menunjukkan, klien saya menjadi korban akibat terkecoh kepemilikan lisensi impor CITES yang dipunyai Kimberly. Artinya, dokumen tersebut sangat efektif dipakai sebagai alat untuk menipu. Kalau masalah pemalsuannya ini tidak disikapi dan ditindaklanjuti, ini akan menjadi preseden buruk yang mengancam masa depan Indonesia dalam pergaulannya di kancah internasional,” kata Masrin kepada MoeslimChoice, Kamis (16/1/2020).

Diketahui, CITES (Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam adalah perjanjian internasional yang disusun berdasarkan resolusi Sidang Anggota World Conservation Union (IUCN) pada tahun 1963.

Konvensi ini bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam punah. Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.

Sebagai salah satu penandatangan konvensi, Indonesia wajib memenuhi 4 persyaratan utama, yakni (1) keberadaan otoritas pengelola nasional dan otoritas keilmuan; (2) hukum pelarangan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi CITES; (3) sanksi hukum bagi pelaku perdagangan; dan (4) hukum untuk penyitaan barang bukti.

Terkait dugaan pemalsuan dokumen CITES dalam kasus Kimberly, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menyerahkannya kepada Kementerian LHK apakah akan membuat laporan hukum atau tidak.

“Kalau Kementerian LHK mau melaporkannya dalam kasus pemalsuan, ya silakan. Kami fokus menangani perkara penipuannya, sementara dokumen CITES palsu itu kami anggap sebagai (salah satu) sarana atau alat dari tersangka untuk menjalankan aksinya,” jelas Kasi Pidum Kejari Jakut, Satria Irawan, kepada MoeslimChoice di ruang kerjanya, Senin (6/1/2020).

Sejauh ini, belum ada satu pun pihak dari Kementerian LHK maupun Kementerian Perdagangan yang bersedia menyampaikan keterangan terkait dugaan manipulasi lisensi impor CITES tersebut. [yhr]


Komentar Pembaca