Gugatan Perdata 2 Eks Bos Pertamina Tidak Dapat Diterima

Polhukam  JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 14:19 WIB | Ilham Akbar

Gugatan Perdata 2 Eks Bos Pertamina Tidak Dapat Diterima

Advokat dari Kantor Hukum Andre Udiyono Nugroho & Partners.

MoeslimChoice | Pengadilan Negeri Tangerang, Banten memutuskan gugatan perdata dua mantan petinggi Pertamina tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Kedua bekas bos Pertamina itu adalah eks Direktur Utama Pertamina Karen Galaila Agustiawan dan eks Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST Siahaan.

Dalam perkara perdata ini Karen dan Frederick menggugat Kantor Akuntan Publik (KAP) Soewarno dan Bono Jatmiko. Pokok gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten itu meminta pengadilan membatalkan hasil audit akuntan tersebut. Ternyata putusan hakim PN Tangerang pada Kamis, 16/1/20 adalah gugatannya tidak dapat diterima (NO).

“Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Gugatan Kurang Pihak. Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.791.000,“ demikian kutipan putusan majelis hakim yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Akuntan Drs Soewarno Ak CPA dari Kantor Hukum Andre Udiyono Nugroho & Partners, Jumat, 17/1/20.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima umumya karena materi gugatannya mengandung cacat formil. Dengan begitu, gugatan tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Dari kutipan putusan majelis hakim, cacat formil gugatan eks bos Pertamina itu adalah kurang pihak, atau pihak tergugatnya dianggap kurang, misalnya yang dianggap layak menjadi pihak turut tergugat.

Yang menjadi tergugat dalam perkara ini, selain akuntan Soewano sebagai Tergugat I, adalah Bono Jatmiko Ak CA selaku Tergugat II, dan Hari Santoso selaku Tergugat III. Majelis hakim dalam putusannya menerima eksepsi atau penolakan atas gugatan para penggugat.

"Klien Kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan memberikan apresiasi atas profesionalisme Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait," kata Advokat Andre Udiyono Nugroho SH dalam pernyataan resminya.

Perkara perdata ini trkait dengan putusan pidana majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Juni 2019 yang memvonis Karen delapan tahun penjara dan menyatakan perbuatannya itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp568 miliar. Hitungan akuntan inilah yang digugat secara perdata untuk dibatalkan.

Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis delapan tahun penjara pada awal Oktober 2019. Selanjutnya Karen mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Apakah putusan perdata yang diputuskan PN Tangerang ini akan dikaitkan dengan proses kasasi di MA? Kita tunggu saja putusan kasasi MA.


Komentar Pembaca