Tobas Mau Skandal Jiwasraya Tak Berulang | Setuju Pansus

Polhukam  JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 07:51 WIB | Sugiharta Yunanto

Tobas Mau Skandal Jiwasraya Tak Berulang | Setuju Pansus

MoeslimChoice | Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari menginginkan kasus gagal bayar dana nasabah Jiwasraya tidak terulang kembali. Usai Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung yang membahas penanganan kasus Jiwasraya, Taufik menegaskan, skandal Jiwasraya itu telah merugikan keuangan nasabah hingga Rp13 trilin sehingga seharusnya tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Taufik Basari yang berasal dari Fraksi Nasdem ini meminta penanganan kasus Jiwasraya juga harus mengubah regulasi dan tata kelola perusahaan asuransi agar industri ini lebih sehat. Menurut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah kecolongan karena tidak melihat adanya dugaan salah tata kelola keuangan di asuransi Jiwasraya.

"Kita tidak ingin adanya pengulangan kembali atas kasus di Jiwasraya, ada potensi lain di asuransi yang mempunyai permasalahan sama diakibatkan regulasi, bisnis value, atau tata kelola yang keliru," ungkap Taufik Basari yang biasa diringkas menjadi Tobas, kepada wartawan usai Rapat dengan Kejaksaan Agung di DPR RI, Jakarta, Kamis, 16/1/20.

Tobas juga berharap apa yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus Jiwasraya dapat mengembalikan kepercayaan publik. Rencananya Jiwasraya akan membentuk anak perusahaan baru yaitu PT Jiwasraya Putra untuk meyakinkan nasabah kembali menggunakan jasa asuransi Jiwasraya.

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap bisnis asuransi yang ada dan investasi yang berjalan saat ini," kata Tobas.

Sebelumnya Tobas juga bilang partainya, Nasdem, setuju pembentukan Pansus (Panitia Khusus) soal skandal kasus Jiwasraya. "Kalau dari Nasdem sendiri dari awal memang berharap agar dibentuk pansus untuk kasus Jiwasraya ini. Kenapa? Karena memang ada irisan-irisan isu yang dalam kasus Jiwasraya ini yang bisa melibatkan lintas komisi," kata dia

Jadi, jika paparan Kejaksaan Agung menyimpulkan ada kebutuhan komisi III untuk juga mengawal kasus Jiwasraya, kata Tobas, "maka alasan untuk kita membentuk pansus pun bisa makin kuat."

Dia bilang, skandal korupsi Jiwasraya ini tidak hanya sebatas regulasi dan tata kelola yang keliru, tetapi juga ada unsur kejahatan korporasi yang merugikan publik.

"Tidak hanya kesalahan tatakelola tapi juga ada kejahatan korporasi, Ya Kita ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai persoalan Jiwasraya bagi komisi III untuk melihat bagaimana unsur pidananya seperti apa dan berharap proses yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dapat membangkitkan kepercayaan publik terhadap bisnis asuransi dan investasi yang berjalan saat ini," tandasnya.

Namun, rapat Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung hanya berlangsung hingga pukul 12 siang. Jaksa Agung ST Burhanuddin harus meninggalkan DPR lantaran dipanggil Presiden Joko Widodo?

Bagaimana nasib pembentukan Pansus Jiwasraya? Kita tunggu perkembangannya, karena ada juga usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang lebih rendah dari Pansus. Panja dibentuk oleh alat kelengkapan DPR, bisa oleh pimpinan DPR, komisi-komisi, MKD, dan badan-badan di DPR. Jumlah anggota dalam panja paling banyak separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR. Sedangkan Pansus harus melibatkan Rapat Paripurna DPR.


Komentar Pembaca