Perlukah Sertifikasi Pembimbing Kesehatan Haji?

Oleh : Rosidi Roslan

Opini  KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 19:20 WIB | Sunarya Sultan

Perlukah Sertifikasi Pembimbing Kesehatan Haji?

Rosidi Roslan

Moeslimchoice | Langkah ke depan, wacana sertifikasi pembimbing kesehatan haji sudah mesti dikongkritkan, agar para pembimbing kesehatan haji dapat lebih profesional dan berkarakter. Hal ini penting dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi pembinaan kesehatan haji yang akan dilaksanakan sepanjang tahun dapat terwujud secara maksimal.

Sehingga masalah kesehatan pada jemaah haji di hulu dan di hilir dapat disadari dan di kelola sedini mungkin. 

Tiga hal pertimbangan sertifikasi pembimbing kesehatan haji yaitu: Pertama, sertifikasi syarat mutlak untuk membimbing kesehatan haji agar dalam  memberikan pengajaran kepada masyarakat dapat dilakukan secara profesional dan berkompeten. Kedua, mendorong pemerintah segara melakukan sertifikasi sesuai standar sebanyak-banyaknya agar semakin banyak petugas pembimbing kesehatan haji yang akan menjadi pembimbing kesehatan haji tetapi sudah tersertifikasi.

Ketiga, pembimbing kesehatan haji harus dibuka seluas-luasnya tidak dibatasi hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Untuk itu pemerintah dapat melibatkan unsur masyarakat, bisa berasal dari lembaga sosial kemasyarakatan seperti; AKHI (Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia), Perdokhi (persatuan dokter kesehatan haji Indonesia), Forum Komunikasi Perawat Haji Indonesia, Masyarakat Peduli Haji, dan lain sebagainya.

Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan bagi Jemaah haji telah mengeluarkan petunjuk teknis untuk dipedomani bagi para petugas atau pembimbing kesehatan haji. 

Menurut penulis, materi pembimbingan kesehatan haji tersebut memberikan rambu-rambu dan sebagai standar minimal dalam melakukan pembimbingan kesehatan bagi jemaah haji, namun cakupan pelaksanaannya masih belum diharapkan. Oleh karena itu pembimbingan kesehatan bagi jemaah haji perlu di perkuat secara terprogram dan terperinci, siapa yang mengerjakan apa dan sampai kapan program tersebut dilaksanakan sampai pada tahap evaluasi. 

Tingginya permintaan masyarakat agar dapat dilakukan pembinaan kesehatan haji, sehingga perlu disiapkan sumber daya untuk memenuhinya. Kedepannya perlu dipikirkan untuk mendaya gunakan tenaga mantan petugas haji, karena tenaga-tenaga tersebut merupakan mantan petugas kesehatan haji yang berpengalaman di arab saudi dan tentu telah dibekali ilmu kesehatan haji selama mereka mengikuti seleksi petugas kesehatan.

Umumnya mereka telah terpapar dengan kondisi di Arab Saudi, tidak hanya kepada ASN Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota saja, yang ternyata dilapangan mereka tidak punya waktu lebih untuk menyampaikan informasi yang bermutu dan dibutuhkan calon jemaah haji. Sudah saatnya, para pembimbing kesehatan haji di masyarakat selain ASN dapat mengambil peran menjadi pembimbing kesehatan haji sepanjang tahun.

Tentunya terlebih dahulu telah mendapatkan pelatihan pembinaan kesehatan haji.

Pembimbing kesehatan haji setiap kali melakukan penyuluhan kesehatan bagi jemaah haji, mesti dapat mengkombinasikan metode ceramah langsung dengan tanya jawab dan diskusi. Melalui cara seperti ini, pembimbing kesehatan akan mengetahui apakah Jemaah haji/audiens dapat memamahami apa yang disampaikan atau tidak, sehingga pembimbing dapat memetakan dan sekaligus mengambil langkah-langkah bijak dalam memberikan perlakuan khusus bagi jemaah yang kurang memahami.

Menurut Affan Rangkuti salah satu tim sertifikasi pembimbing jemaah haji dan beliau juga sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) Pusat, mengatakan bahwa proses pembimbingan hendaknya menerapkan sebelas hal kepada jemaah. Pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Kedua, memberikan waktu yang luang bagi jemaah. Ketiga, selalu ramah, senyum, sapa.

Keempat, datangi jemaah yang pemalu atau sungkan. Kelima, bedakan membimbing sesuai jenis kelamin.

Keenam, kurangi cerita pengalaman yang lebih bercerita pada diri sendiri. Ketujuh, jangan menakut-nakuti jemaah.

Kedelapan, jangan memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan jemaah untuk keuntungan pribadi. Kesembilan, pakai materi ajar yang bersumber dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

Kesepuluh, bersinergi dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah KBIHU, Ormas Islam NU, Muhammadiyah dan lain-llain.

"Dan kesebelas paling penting adalah anggap jemaah adalah ayah, ibu, adik, kakak kandung sendiri. Dengan menganggapnya seperti itu maka rasa memiliki, rasa cinta, kasih dan sayang akan bertumbuh sangat kuat kepada jemaah. Apalagi jemaah itu adalah Tamu Allah Swt".

Dengan demikian pembimbing kesehatan haji tidak seperti pembimbing pada umumnya, mereka mesti memahami ilmu tentang manasik ibadah haji. Agar mereka dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah dilapangan secara komprehensif.

Sehingga informasi yang mereka sampaikan dapat berjalan secara simultan dalam setiap kesempatan manasik haji yang mereka ikuti. Sebagai contoh bagaimana memberikan pemahaman tentang isthita'ah dari aspek kesehatan?

Mereka harus mampu menerangkan kepada masyarakat secara meyakinkan, bahwa naik haji itu harus benar-benar dalam kondisi isthita’ah kesehatan, dan jemaah haji yang tidak isthita’ah kesehatannya, memang tidak wajib/gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga tidak memberikan kesan melarang orang untuk melaksanakan ibadah haji.

Untuk melaksanakannya, tentunya perlu pengetahuan dan kemampuan yang terlatih melalui pelatihan pembimbing kesehatan haji yang terprogram dan terakreditasi dan mereka dapat dibuktikan dengan sertifikat pelatihan pembimbing kesehatan haji.     
Pemerintah perlu terus mendorong peran serta masyarakat, agar di setiap daerah segera  terbentuk pengurus organisasi kemasyarakatan yang terlibat secara aktif dan peduli dengan program pembinaan kesehatan bagi calon/jemaah haji.

Oleh karenanya, selektifitas dalam memilih petugas pembimbing kesehatan haji dipentingkan sekali, serta program pelatihannya disiapkan dengan baik, yang berisi kurikulum dan modul yang praktis berdampak penting dan bermanfaat bagi Jemaah haji.

Pembimbing kesehatan haji harus lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat lulus sebagai pembimbing. Kalau belum 100 persen pembimbing kesehatan haji yang disertifikasi, minimal 50 persen petugas di kloter dan non kloter harus sudah disertifikasi mestinya.

Penulis adalah ASN Kemenkes, Dosen STIKIM Jakarta, Waketum IKA-UBK, Konsultan Hukum dan Legal Konsultan, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pembina YLBH Antara 56 Jakarta. [nry]


Komentar Pembaca