Dianggap Menghambat Ekonomi, Pemerintah Siap Revisi 1244 Pasal dan 78 UU

Ekonomi  KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 15:30 WIB

   Dianggap Menghambat Ekonomi, Pemerintah Siap Revisi 1244 Pasal dan 78 UU

foto/net

Moeslimchoice. Pada perhelatan tahunan industri jasa keuangan yang digelar di hotel Ritz Carlton, SCBD Jakarta pada Kamis (16/1), Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa pemerintah terus berupaya membangun kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu mensyaratkan stabilitas politik, ekonomi dan keuangan.

"Kepercayaan publik inilah yang terus kita bangun dan kita lakukan di setiap kegiatan. Sehingga stabilitas politik, ekonomi dan keuangan menjadi hal yang mutlak," ujar Jokowi dalam gelaran Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020.

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tersebut mengusung tema 'Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Untuk Pertumbuhan Berkualitas'.

Helat tahunan OJK ini dihadiri para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah, para pimpinan pondok pesantren dan pelaku jasa industri keuangan. Menag, Fachrul Razi juga tampak hadir mendampingi Presiden Joko Widodo.

Jokowi menilai, problem dasar dalam membangun kepercayaan publik itu di antaranya masih banyak peraturan dan perundangan, baik UU, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah yang menjadi penghambat.

"Kita sudah mengusulkan dan mengajukan ke DPR terkait omnibus law. Ada 78 UU yang didalamnya terdapat 1244 pasal yang akan kita revisi," ujar Jokowi.

"UU tersebut dinilai menghambat kecepatan kita dalam bergerak dan memutuskan setiap respon yang terjadi dan mempengaruhi ekonomi kita," sambung Jokowi.

Jokowi menambahkan, bahwa hal ini sudah disampaikan ke DPR dan meminta untuk segera diselesaikan.

"Saya akan angkat dua jempol bila DPR mampu menyelesaikannya dalam 100 hari. Kalau hal ini selesai  maka akan terjadi perubahan sangat besar sekali dalam ekonomi kita," jelas Jokowi.

Diakhir sambutannya, Jokowi juga menyinggung soal ibu kota baru. Jokowi menegaskan, bahwa ibu kota baru bukanlah memindahkan gedung dan bangunan pemerintahan.

"Yang ingin kita pindahkan adalah sebuah perubahan pola pikir, pola kerja dan sistem. Sehingga semua mengikuti sistem yang ada. Jangan berfikir kita memindahkan gedung dan lokasi. Lebih detailnya setelah perencanaan selesai akan saya sampaikan," tandas Jokowi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan lima kebijakan strategis 2020.

Kebijakan ini diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Wimboh menambahkan, kebijakan strategis 2020 itu merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020–2024 yang fokus pada lima area yaitu:  
1. Penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan.
2. Akselerasi transformasi digital, 
3. Percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan, 
4. Perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga jasa keuangan dan 
5. Percepatan pengawasan berbasis teknologi. [mt]


Komentar Pembaca