Biaya Haji 1441 H Mulai Dibahas DPR, Kemenag, dan BPKH

Kabar Tanah Suci  KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 14:30 WIB

Biaya Haji 1441 H Mulai Dibahas DPR, Kemenag, dan BPKH

Foto/net

Moeslimchoice. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag bersama Panja Program Bipih Komisi VIII, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali duduk bersama untuk membahas besaran biaya perjalanan haji (Bipih) tahun 2020 M/1441 H.

MC Award 2

Rapat yang berlangsung di Bogor pada 15 -17 Januari 2020 ini akan mendiskusikan komponen Bipih tahun 2020 M/1441 H.

"Rapat hari ini sangat penting sebagai upaya untuk merumuskan besaran biaya haji, khususnya kebutuhan mengenai Biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Pimpinan Panja dan Kemenag akan mendengarkan masukan terkait ketersediaan keuangan haji dari Kepala Badan Pelaksana BPKH," kata Marwan di Wisma DPR, Cisarua Bogor, Rabu (15/1).

"Sebagai upaya untuk meningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jamaah haji, saya berharap rapat kali ini dapat memutuskan hal krusial mengenai pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M," katanya.

Dirjen PHU, Nizar, menjelaskan bahwa usulan besaran Bipih 1441 H/2020 M yang diajukan Kemenag, disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Taklimatul Hajj Pemerintah Arab Saudi dan Sistem Elektronik Haji (e-hajj). 

Usulan Bipih juga mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal.

Pertimbangan lainnya adalah kondisi beban pada nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah, yang jumlahnya juga besar. Kemenag juga mempersiapkan usulan alternatif  Bipih berikut besaran beban nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah. 

"Usulan alternatif ini kami susun dengan mempertimbangkan perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD, jumlah kuota dan kloter, serta perubahan biaya penerbangan haji," ujarnya.

"Kami mengharapkan agar Komisi VIII DPR RI dapat segera menetapkan Bipih 1441 H/2020 M ini, sehingga pemerintah dapat segera melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," tandasnya.

Sebelum rapat dengan Kemenag dan BPKH, Panja BPIH Komisi VII DPR RI juga telah mengadakan rapat dengan dua maskapai penerbangan haji, yakni PT. Garuda Indonesia dan Saudia Arabia Airlines. [mel] 


Komentar Pembaca