PKS Siap Gunakan Hak Interpelasi Soal BPJS dan Kawal Kasus Jiwasraya

Polhukam  KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 00:30 WIB | Sugiharta Yunanto

PKS Siap Gunakan Hak Interpelasi Soal BPJS dan Kawal Kasus Jiwasraya

MoeslimChoice | Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang juga politisi PKS menegaskan, partainya akan menggunakan hak interpelasi yang dimiliki di DPR untuk persoalan kenaikan iuran BPJS yang sudah begitu panjang prosesnya, namun pada akhirnya iuran BPJS kelas III tetap terjadi kenaikan.

"Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI karenanya proses BPJS sudah begitu panjang perjalanannya, tapi ternyata bahkan untuk kelas III pun masih dinaikkan juga yang terakhir," katanya, Rabu (15/1). PKS, sambung Hidayat, juga mendorong agar fraksi fraksi lain di DPR RI untuk mendukung pembentukan Pansus (Panitia Khusus) soal Jiwasraya.

"Apa yang dilakukan oleh PKS, kita berharap akan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dari fraksi-fraksi yang lain," tuturnya. Hidayat Nur Wahid menepis anggapan terkait langkah PKS yang ingin membentuk Pansus (Panitia Khusus) soal Jiwasraya sebagai gerakan politisasi PKS untuk menjatuhkan pemerintah.

"PKS sudah menegaskan posisinya adalah oposisi bukan untuk asal beda, tetapi untuk membangun bangsa dan negara dari dua sisi sekaligus, dari sistem pemerintah dan dari sisi lain. Maka segala sesuatunya jangan dipolitisir seolah-olah ini adalah gerakan politisasi," tandasnya. (amn)


Komentar Pembaca