Menkeu Emosi, Dana Ratusan Triliun Ngendap di Rekening Pemda

Ekonomi  RABU, 15 JANUARI 2020 | 10:40 WIB

Menkeu Emosi, Dana Ratusan Triliun Ngendap di Rekening Pemda

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

MoeslimChoice | Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru saja melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI mengenai alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dalam rapat tersebut, mantan Direktur Bank Dunia itu beberapa kali mengungkapkan kekesalannya dengan pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Salah satu alasannya adalah dana transfer yang mengendap ratusan triliun di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Secara keseluruhan, dana mengendap di rekening daerah tersebut mencapai Rp 186 triliun per November 2019.

"Kami lihat masih banyak, hingga November 2019 masih ada Rp 186 triliun di rekening daerah. Jadi, di satu sisi, kami ngambil banyak, transfer rajin, sampai sana pindah lagi ke akun bank saja, enggak dipakai," ujar dia, Selasa (14/1/2020).

Padahal, seharusnya, dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah.

Sri Mulyani pun menyoroti hal itu di depan para anggota DPD. Dia tak ingin dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat hanya menganggur dan mengendap di rekening.

"Ini yang mungkin jadi satu pemikiran kita. Bahkan, pada bulan-bulan sebelum Oktober itu, akunnya bisa mencapai di atas Rp 200 triliun, Rp 220 triliun, di rekening daerah," ujar dia.

 

Enggan Bayar Pensiun

Sri Mulyani merasa keberatan dengan pemerintah daerah yang banyak merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun beban pembayaran pensiun diberikan kepada pemerintah pusat.

Sehingga, menurut dia, beban pemerintah pusat untuk belanja pensiun semakin besar. Sementara pemerintah daerah tak menanggung beban tersebut.

"Di daerah itu merekrut banyak pegawai, termasuk PPPK dalam hal ini. Namun, untuk pensiunnya, itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (14/1/2020).

Anggaran dana pendapatan PPPK dan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun ini masuk dalam komponen alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tahun ini telah mengalokasikan DAU sebesar Rp 427 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 417,8 triliun.

Peningkatan tersebut karena ada penambahan anggaran bantuan Siltap dan PPPK masing-masing sebesar Rp 1,12 triliun dan Rp 4,26 triliun yang tidak tercantum di tahun sebelumnya.

Bahkan, Sri Mulyani mengatakan, tak hanya membayar dana pensiun saja, pemerintah pusat juga dibebani dengan kurang bayar pendapatan dari para pegawai PPPK pemerintah daerah.

"Jadi, kalau kami lihat, nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Kadang-kadang kalau kurang pun kami juga yang bayar," ujar dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani pun meminta Komite IV DPD RI bisa berdiskusi bersama dengan pihak Kemenkeu agar anggaran yang dibebankan pemerintah pusat bisa lebih seimbang.

Namun demikian, penyesuaian pemberian anggaran antara satu daerah dengan yang lain juga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Daerah di Indonesia itu bervariasi sekali. Ada yang memang sangat kuat dan sangat kaya, ada yang sangat kurang. Jadi memang satu aturan sulit sekali untuk bisa berlaku secara adil bagi semuanya pasti akan terjadi ketidakpuasan. Jadi kita juga perlu terus menerus berdiskusi mengenai apa yang baik," kata Sri Mulyani.

 

Pemda Mengeluh ke Jokowi

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pemerintah daerah juga tak siap jika anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah terpotong.

Padahal, jika melihat realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang seret, misalnya, seharusnya dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah juga turun untuk menyesuaikan penerimaan negara.

Namun, karena pemerintah daerah yang tak siap dengan pergerakan anggaran negara, Sri Mulyani mengatakan para pemimpin daerah berbondong-bondong bertemu Presiden Joko Widodo dan mengadu agar anggaran transfer ke daerah tak terpotong.

"Daerah itu enggak siap buat turun, siapnya naik. Jadi waktu itu (Pemda) minta ke Pak Presiden, dengan mengharu-haru biru gitu, supaya tidak diturunkan, sehingga akhirnya tahun lalu kita final, tahun ini juga final," ujarnya.

Sebagai informasi, penerimaan perpajakan pemerintah hingga Desember 2019 tercatat kurang Rp 245 triliun atau sebesar Rp 1.332 triliun dari yang seharusnya Rp 1.577 triliun.

Sementara, anggaran DAU pemerintah ke daerah tahun ini sebesar Rp 427 triliun. Anggaran tersebut naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 417,8 triliun.

Peningkatan terjadi lantaran DAU formula yang juga meningkat dari Rp 414,8 triliun menjadi Rp 418,7 triliun, dan juga terjadi peningkatan DAU tambahan karena ada anggaran bantuan untuk SILTAP dan PPPK dari yang tadinya hanya Rp 3 triliun menjadi Rp 8,38 triliun.

"Jadi memang penerimaan pajak kita itu turun. Jadi harusnya yang kami bagikan ke daerah juga turun," kata Sri Mulyani.

Namun, karena penerimah daerah yang belum siap dengan fluktuasi anggaran tersebut maka anggaran daerah pun ditetapkan menjadi final dari yang seharusnya dinamis.

Dengan demikian, beban pemerintah pusat ketika terjadi deviasi atau penyimpangan atara perencanaan dan realisasi penerimaan semakin berat.

 

Minta Pemda Punya Menteri Keuangan

Dia pun meminta agar pemerintah daerah juga memiliki "menteri-menteri" keuangan yang lihai dalam mengelola anggaran.

Pemda juga harus memiliki kebijakan di tingkat daerah yang bisa menjadi peredam penerimaan negara yang penuh ketidakpastian. Sebab, hal serupa juga diimplementasikan di tataran pemerintah pusat.

"APBN harus punya shock absorber. Karena, kalau nggak, kalau jeblong, semuanya sakit perut, kalau naik, semuanya muntah, gitu. Jadi, shock absorber-nya harus dibuat. Ini kami coba lakukan di pusat," terang dia.

Meski begitu, dirinya menilai daerah memang belum siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Di daerah kemampuannya sangat minimal sekarang ini. Jadi kayaknya daerah yang penting kita tahu bersih saja deh. Namun untuk Indonesia ke depan kayaknya daerah harus makin lama makin dibangun kapasitasnya," tambahnya. [yhr]


Komentar Pembaca