FNI Usul Hapus Aturan Kapal Ikan Hidup | Hambat Pemasaran Kerapu

Ekonomi  RABU, 15 JANUARI 2020 | 08:55 WIB

FNI Usul Hapus Aturan Kapal Ikan Hidup | Hambat Pemasaran Kerapu

Kapal angkut ikan hidup dari Hongkong

MoeslimChoice | Front Nelayan Indonesia mengusulkan penghapusan aturan tentang kapal pengangkut ikan hidup yang terbit di masa Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti. Ketua Front Nelayan Indonesia Rudianto Samawa mengungkapkan, beleid itu menyebabkan runtuhnya lebih dari 65 persen usaha budi daya kerapu hidup di wilayah perairan nusantara.

"Coba saja lihat, di di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Belitung, Karimun Jawa, Jawa Timur, Bali, NTB, Bontang (Kalimantan Timur), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Maluku. Semua mati suri karena aturan kepal angkut ikan hidup itu," ungkapnya Rabu, 15/1/20.

Menurut dia, regulasi yang mematikan usaha budidaya kerapu adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2016 yang merupakan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Kedua aturan itu, kata Rudianto, membatasi titik muat ikan hidup dan ukuran kapal pengangkut ikan hidup sehingga produk budidaya kerapu di kawasan yang jauh dari pelabuhan titik muat tak dapat dipasarkan secara optimal.

Ie menjelaskan, aturan itu membatasi kapal pengangkut ikan hidup hasil tangkapan ukuran maksimalnya 300 gross ton. Sedangkan kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya maksimal berukuran 500 GT. "Jumlah angkutan juga dibatasi paling banyak 12 trip setahun," ujarnya.

Menurut Arianto, peraturan ini membuat ruang gerak kapal-kapal yang dapat menjangkau sentra budidaya kerapu terbatas. "Kita akui, kapal-kapal itu banyak yang berasal dari lauar negeri, terutama Hongkong," ujarnya.

Ia mejelaskan, pemasaran ikan kerapu hidup hasil budidaya, baik dari benih hasil pemijahan artifisial di hatchery maupun benih tangkapan nelayan warga desa-desa pesisir, sangat bergantung pada kedatangan kapal buyer ikan kerapu hidup dari luar negeri. Utamanya dari Hongkong.

Masuknya kapal buyer pengangkut ikan kerapu hidup dari Hongkong yang telah memiliki jaringan pemasaran ikan kerapu hidup ke lebih dari 30 kota besar di China terbukti telah mengembangkan usaha budidaya ikan kerapu di desa-desa pesisir pelosok Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2014.

Namun, lanjut Rudianto, semua berubah setelah keluar aturan yang membatasi pelabuhan titik muat, ukuran kapal, dan jumlah pengiriman. Jadi, kata dia, sudah selayaknya Menteri Perikanan Edhy Prabowo mengkaji ulang dan mengubah ketentuan ini.

Bagaimana Pak Edhy?


Komentar Pembaca