Tak Operasi Karena Banjir, Pemilik Mal Minta Diskon Pajak

Ekonomi  SENIN, 13 JANUARI 2020 | 06:59 WIB | Sunarya Sultan

Tak Operasi Karena Banjir, Pemilik Mal Minta Diskon Pajak

Foto/net

Moeslimchoice | Sempat beredar informasi di publik bahwa asosiasi akan menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas banjir yang menyebabkan operasional sejumlah mal berhenti di awal Januari 2020. Terkait hal tersebut, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) meluruskannya.

Dikatakan Ketua HPPBI Budihardjo Iduansjah, asosiasi tidak menuntut ganti rugi karena memahami bahwa banjir yang melanda Jabodetabek merupakan bencana. Sehingga, tidak ada pihak yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Namun sebagai rekan pemerintah, pihaknya menginginkan Pemprov DKI Jakarta memberikan kompensasi pengurangan pajak kepada para penyewa ruangan toko di mal. Karena akibat banjir membuat beberapa mal tidak beroperasi sama sekali sejak 1 Januari 2020 hingga beberapa hari terakhir.

Budihardjo menyebutkan, Mall Taman Anggrek dan Mal Cipinang masih tutup sampai hari ini, Minggu (12/1/2020). Sementara Lippo Mal Puri tutup selama 10 hari sejak banjir merendam sejumlah wilayah ibu kota.

Dampaknya, penyewa ruang toko tidak bisa membuka lapak dan melakukan kegiatan jual beli, sehingga menurunkan pendapatan para pemilik toko.

"Kami tidak menuntut, tidak benar pemberitaannya. Kami hanya ingin berkomunikasi barang kali ada kompensasi yang bisa diberikan Pemprov atas kejadian banjir kemarin," tutur Budihardjo seperti dikutip dari CNN Indonesia

Lebih lanjut Budi menyampaikan, kompensasi yang diharapkan misalnya berupa pengurangan alias diskon kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas biaya sewa yang harus dibayarkan pemilik toko. Karena pemilik tetap membayar biaya sewa setidaknya sampai 10 hari pascabanjir. Padahal, mal tidak buka dan tidak ada pendapatan.

"Tapi kami harus tetap harus bayar sewa, gaji pegawai, dan lainnya. Lagipula kami kan tenant, bukan kalangan besar semua, ada yang UMKM. Jadi, barang kali ini bisa dilihat oleh Pemprov untuk memberi kompensasi," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sambung Budi, tentu bisa saja memberikan diskon PBB bila menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan (SK).

"Entah berapa diskonnya, misalnya 10 persen, itu setidaknya bisa menolong kami karena ada kompensasi," ungkapnya.

Untuk itu, Budi menjelaskan rencananya akan mengirim surat resmi permohonan pertemuan pada Senin (13/1/2020) besok. Setelah itu baru akan diatur kapan sekiranya HPPBI bisa bertemu dengan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu. [nry]


Komentar Pembaca