BPJS Kesehatan Bikin Susah Rakyat, Pemkab Lahat pun Berontak

Tentang Sumsel  MINGGU, 12 JANUARI 2020 | 23:29 WIB | Rahmad Romli

  BPJS Kesehatan Bikin Susah Rakyat, Pemkab Lahat pun Berontak

MOESLIMCHOICE. Kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilakukan pemerintah kini mulai dirasakan rakyat terutama di Sumatera Selatan.

MC Award 2

Tarif iuran kelas III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Selain itu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per bulan.

Sementara iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per bulan untuk tiap peserta.

Kenaikan itu ternyata terasa memberatkan. Akibatnya banyak warga yang menunggak, turun kelas hingga membuat mereka kesulitan berobat.

Sikap tegas dilakukan Pemkab Lahat yang mulai tahun 2020 ini menghentikan pelayanan BPJS. Warga Lahat yang ingin berobat cukup mengikuti program berobat gratis yang diselengarakan Pemerintah Kabupaten Lahat.

Kebijakan itu dilakukan  Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang SH-Haryanto setelah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dengan demikian, jika selama ini warga berobat melalui BPJS Kesehatan, tahun ini warga Lahat beralih program kesehatan yang digelar Pemkab Lahat.

Wabup Lahat, Haryanto mengatakan, bagi masyarakat Lahat yang ingin berobat, saat ini cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Bahkan meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang terpaksa melakukan rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK.

"Walau harus dirujuk ke Palembang juga bisa. Nanti ada petugas yang kita tunjuk untuk mengurusnya. Jadi nanti rumah sakit rujukan, langsung klaim ke Pemkab Lahat," jelas Haryanto beberapa waktu lalu.

Sikap Pemkab Lahat ini cukup beralasan karena berdasarkan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, tahun 2018 ada 168.385 jiwa terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Tahun 2019 jumlah tersebut meningkat hingga 200 ribu jiwa. Dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 46 miliar. Angka tersebut dipastikan membengkak jika program berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan.

"Kalau menggunakan KTP dan KK, cukup bagi yang sakit saja yang kita bayar. Kalau selama ini, warga yang sakit atau tidak, kita harus bayar iuran. Lebih baik uang tersebut kita gunakan untuk keperluan lain guna membantu masyarakat," begitu alasan Haryanto.

Dampak kenaikan ini juga dirasakan Pemprov Sumsel. Setidaknya Gubernur Herman Deru butuh duit hingga mencapai Rp228 miliar untuk membayar  454.310 orang  Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dr Elsa Novelia MKM menjelaskan, sampai 31 Desember 2019 kepesertaan di Sumsel mencapai 2,7 juta untuk PBI APBN, kemudian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 1,5 juta peserta, Pekerja Penerima Upah (PPU)  1,1 juta peserta, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 851 ribu peserta. Dari jumlah tersebut tercatat masih 1,9 juta lagi yang belum tercover JKN.

"Khusus untuk peserta dari kabupaten/kota yang iurannya dibiayai Pemprov Sumsel (454.310) tanggal 31 Desember tadi kontraknya habis. Saat ini masih menunggu berapa yang didaftarkan dan dibiayai pemerintah provinsi," jelas Elsa.

Untuk tahun 2019 terdata peserta PBI   yang masih existing itu mencapai 454.310 orang dengan iuran Rp 42.000/bulan (naik dari sebelumnya Rp25.500/bulan. Diperkirakan total yang harus dibayarkan Pemprov untuk membiayai kepesertaan ini tahun 2020 mencapai Rp228 miliar.

Terkait hal itu Gubernur Herman Deru  mengatakan, sudah menjadi kewajibannya menyiapkan anggaran untuk pembayaran tersebut sesuai biaya kenaikan per 1 Januari 2020.

"Kita akan kaji dan upayakan ini, karena saya ingin masyarakat Sumsel sehat dengan fasilitas yang memadai. Walaupun anggaran tidak bertambah tapi ini harus tetap jalan jangan sampai pelayanan kesehatan warga Sumsel terganggu," jelas HD.

Namun demikian, HD mewanti-wanti khususnya Dinsos agar memastikan babwa peserta penerima  benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan PBI BPJS  tersebut. Selain itu HD juga meminta agar BPJS memberikan pelayanan yang sama bagi penerima ini dengan peserta BPJS mandiri. [rhd]


Komentar Pembaca
Habib Rizieq Pasti Pulang Jika Sudah Aman

Habib Rizieq Pasti Pulang Jika Sudah Aman

Ahad, 23 Februari 2020 | 10:40

15 Azab Meninggalkan Shalat, 9 Terjadi Di Dunia
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

Senin, 24 Februari 2020 | 13:55