Kasus Harimau Rusia, Tersangka Kimberly Ditahan di Pondok Bambu

Hukum  SELASA, 07 JANUARI 2020 | 10:25 WIB | Yukie H Rushdie

Kasus Harimau Rusia, Tersangka Kimberly Ditahan di Pondok Bambu

Tersangka Kimberly (berbaju ungu), dan dokumen CITES atas namanya (kiri) yang diduga palsu

MoeslimChoice | Penyidik Polres Metro Jakarta Utara telah melimpahkan berkas perkara dugaan penipuan jual-beli bayi harimau Rusia ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Senin (6/1/2020).

Bersama berkas perkara tersebut, penyidik pun menyertakan tersangka Kimberly (28), warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang didampingi kuasa hukumnya, Habib Novel Alaydrus, dan diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fedrik Adhar.

Aksi penipuan yang diduga dilakukan tersangka Kimberly ini disebutkan telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 191 juta di pihak korban, Andri.

Pada saat diserahkan penyidik Polres Metro Jakut, Kimberly berstatus tahanan rumah. Namun, pihak kejaksaan kemudian memutuskan untuk menahan tersangka tersebut di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakut, Satria Irawan, mewakili Kajari, I Made Sudarmawan, mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan untuk mengubah status penahanan tersangka berdasarkan hasil kajian terhadap berkas perkara penyidikan.

“Penetapan status penahanan terhadap tersangka, baik oleh penyidik maupun penuntut umum, didasari pertimbangan objektif sesuai amanat Pasal 21 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana),” kata Satria kepada MoeslimChoice di ruang kerjanya, Senin (6/1/2020).

Sebelumnya, dalam SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), penyidik Polres Metro Jakut menyatakan, tersangka Kimberly cenderung kurang kooperatif sehingga mereka sempat mengalami kesulitan untuk menghadirkannya pada proses pemeriksaan.

Soal perkaranya sendiri, Satria menilai, ini murni kasus penipuan. Ada kesepakatan jual-beli bayi harimau Rusia, lalu ada transaksi penyerahan uang, tapi objek jual-belinya tak pernah terealisasi sebagaimana dijanjikan.

Salah satu sarana yang digunakan Kimberly untuk melakukan aksi penipuannya itu adalah kepemilikannya akan dokumen CITES (Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI yang ternyata palsu.

“CITES itu menjadi sarana bagi tersangka dalam melakukan penipuan, demi meyakinkan calon korbannya,” kata Satria.

Tapi, terkait dugaan pemalsuan dokumen CITES itu sendiri, pihak Kejari Jakut menyerahkan kepada Kementerian LHK apakah akan melaporkan Kimberly atau tidak.

“Kalau Kementerian LHK mau melaporkannya dalam kasus pemalsuan, ya silakan. Kami fokus menangani perkara penipuannya, sementara dokumen CITES palsu itu kami anggap sebagai (salah satu) sarana atau alat dari tersangka untuk menjalankan aksinya,” jelas Satria.

Ia menambahkan, persidangan bagi perkara ini akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, selambat-lambatnya sebulan terhitung sejak tuntasnya proses penyerahan berkas dari penyidik.

Dihubungi terpisah, salah satu penyidik Polres Metro Jakut yang menangani perkara ini, Briptu Mario Richardo, menyatakan tak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan pers.

“Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan keterangan. Pimpinan saya yang berwenang memberikan keterangannya, Pak. Mungkin bisa langsung ke Kasat Reskrim, Pak,” kata Mario kepada MoeslimChoice, melalui pesan WhatsApp, Senin (6/1/2020).

Sementara itu, korban Andri mengaku lega dengan keputusan jaksa menahan tersangka Kimberly di Rutan Pondok Bambu.

“Saya sempat gelisah saat penyidik Polres Metro Jakut mengalihkan status tersangka menjadi tahanan rumah. Saya hanya khawatir, sikap tersangka yang disebutkan tidak kooperatif saat menjalani proses penyidikan, berpotensi mempersulit jalannya persidangan bila tidak dilakukan penahanan di rutan. Syukurlah, pihak kejaksaan memutuskan menahannya di Rutan Pondok Bambu,” kata Andri kepada MoeslimChoice, Senin (6/1/2020).

Sedangkan Masrin Tarihoran, kuasa hukum Andri, menyampaikan apresiasinya terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan yang telah bekerja sangat keras dan profesional dalam mengusut perkara ini.

“Sekarang, perkara ini sudah sampai di tahap P-21. Artinya, jaksa menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap, dan kita tinggal menanti proses persidangannya. Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan,” kata Masrin.

 

Kronologi Penipuan

Andri mengalami kerugian hampir Rp 200 juta setelah kena kecoh warga Penjaringan, Jakarta Utara, bernama Kimberly (28), yang dikenalnya melalui media sosial Facebook.

“Kami melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP / 3489 / VI / 2019 / PMJ / Dit.Reskrimum tertanggal 10 Juni 2019. Pihak Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini ke Polres Jakarta Utara,” kata Masrin Tarihoran, kuasa hukum Andri, kepada MoeslimChoice, Selasa (31/12/2019).

Menurut Masrin, kasus ini berawal dari kecintaan Andri pada hewan. Ia berniat memelihara seekor harimau secara legal.

Sebetulnya, sudah banyak yang menawarinya bayi harimau. Tapi, Andri menolak, karena ia menginginkan proses yang legal.

“Pertengahan 2018, melalui jejaring medsos, ia bertanya kepada teman-temannya sesama pecinta hewan terkait keinginannya untuk mendapatkan dan memelihara seekor bayi harimau secara resmi,” kisah Masrin.

Alhasil, masih di tahun 2018, Andri —melalui medsos Facebook— diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Kimberly, yang mengaku mampu mendatangkan bayi harimau secara resmi dari Rusia.

 

CITES Kementerian LHK

Saat itu, Kimberly mengatakan kepada Andri, kebetulan tersedia seekor bayi harimau berusia dua minggu, dan ia sanggup mendatangkannya secara resmi dari Rusia.

“Demi meyakinkan Andri sebagai calon pembeli, Kimberly memperlihatkan foto CITES (Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atas namanya. CITES adalah sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendatangkan hewan dari luar negeri,” kata Masrin lagi.

Berdasarkan kepemilikan CITES itulah, maka Andri pun percaya dan sepakat untuk membeli seekor bayi harimau Rusia dari Kimberly.

Kesepakatannya, Andri harus membayar Rp 191 juta sebagai uang muka, sementara sisanya dibayar setelah bayi harimau itu sampai di tangannya.

“Kimberly menyanggupi, semua proses itu paling lama berjalan satu bulan. Bila bayi harimau itu tidak didapat, Kimberly mengatakan bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan seluruh uang Andri yang Rp 191 juta tadi,” kata Masrin.

Namun, sampai waktu yang dijanjikan Kimberly itu, bayi harimau Rusia tersebut tak pernah datang dan diterima Andri. Bahkan, hingga detik ini, sang bayi harimau itu pun tak pernah sampai di Indonesia.

 

Izin Impor Palsu

Setelah kejadian itu, melalui medsos, Andri mencoba melacak keberadaan dari penjual bayi harimau Rusia tersebut yang sebenarnya.

Akhirnya, ia berhasil melakukan kontak dengan sang penjual itu, yang berada di luar negeri. Yang membuat Andri sangat terkejut, penjual itu mengakui memang ada pembeli dari Indonesia, tapi surat izinnya bermasalah.

The Czech Republic received a fake import permit… (Pemerintah Republik Ceko menerima sebuah izin impor palsu),” kata penjual bayi harimau itu dalam komunikasinya di medsos dengan Andri.

Maka, Andri segera mengkonfirmasikan hal itu kepada Kimberly, baik melalui telepon, pesan WhatsApp, maupun jejaring medsos. Namun, sama sekali tak ada respons positif.

Ketika Andri mencoba menagih janji Kimberly untuk mengembalikan uang yang sudah ia serahkan, respons wanita asal Penjaringan itu pun lagi-lagi negatif.

Bahkan, Kimberly malah menantang Andri untuk melaporkannya ke polisi. Ia pun kemudian menyebar berbagai fitnah terhadap Andri di jejaring medsos.

Sikap Kimberly itu mendorong Andri melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Apalagi, Andri sendiri sudah merasa yakin bahwa ia jadi korban penipuan.

Dalam laporan polisi bernomor LP/3489/VI/2019/PMJ/Dit.Reskrium tertanggal 10 Juni 2019 itu, Andri bertindak selaku pelapor sekaligus korban, sementara Kimberly menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

“Ada baiknya bila pihak Kementerian LHK pun turut bertindak atas dugaan pemalsuan CITES yang dilakukan Kimberly dengan mengusutnya melalui jalur hukum. Karena, bagaimanapun, itu adalah dokumen negara yang bila disalahgunakan berpotensi melahirkan banyak korban,” kata Masrin.

 

Keterangan Kementerian LHK

Berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari kepolisian, lanjut Masrin, diketahui, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak perbankan, Kementerian LHK, juga Kementerian Pertanian RI.

Menurut keterangan pihak perbankan, tidak ditemukan aliran dana dari rekening Kimberly ke luar negeri untuk pembelian bayi harimau tersebut.

Sementara, menurut keterangan pihak Kementerian LHK, dokumen CITES yang menjadi (salah satu) barang bukti dalam perkara ini tidak sama atau berbeda dengan yang mereka terbitkan.

“Jadi, sesuai dengan keterangan dari Kementerian LHK itu, dapatlah diduga bahwa CITES yang ditunjukkan dan digunakan Kimberly adalah CITES palsu. Artinya, ia dapat diduga telah menggunakan dokumen negara yang palsu,” kata Masrin.

Polisi kemudian melakukan penahanan terhadap Kimberly, karena menilainya kurang kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan.

“Pihak penyidik mengaku mengalami kesulitan untuk menghadirkan Kimberly setelah melalui segala cara dalam proses pemeriksaan, akhirnya terpaksa dilakukan penahanan,” kata Masrin. [yhr]


Komentar Pembaca