Fadli Zon: Ironis, Negeri Agraris Kok Mengkriminalisasi Petani

Polhukam  SABTU, 04 JANUARI 2020 | 22:50 WIB

Fadli Zon: Ironis, Negeri Agraris Kok Mengkriminalisasi Petani

Fadli Zon

MoeslimChoice | Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Fadli Zon, memberikan catatan awalnya di tahun 2020. Mantan Wakil Ketua DPR itu menyoroti masalah pertanian.

Menurut Fadli, memasuki 2020, publik tentu berharap agar ada perubahan signifikan dalam sejumlah hal, terutama terkait perbaikan nasib petani, nelayan, dan peternak.

“Bagaimanapun, sepertiga penduduk kita masih bekerja dan hidup dari sektor pertanian," ungkap Fadli, Sabtu (4/1/2020).

Sayangnya, lanjut Fadli, meskipun jumlah petani lebih dari 35 juta, sepanjang 2019 lalu yang dikedepankan pemerintah justru bukanlah isu-isu petani dan pertanian. Melainkan malah ekonomi kreatif, unicorn, decacorn, industri 4.0, dan sejenisnya.

“Kelihatan sekali petani dan pertanian masih terpinggirkan, bahkan di level isu sekalipun," katanya.

Ironisnya, lanjut Fadli, meski di satu sisi pemerintah gemar menggembar-gemborkan isu ekonomi kreatif, pada 2019 lalu publik membaca berita dua petani di Aceh yang secara kreatif telah mengembangkan benih sendiri bagi komunitasnya, alih-alih mendapatkan perlindungan dan penghargaan, malah dikriminalisasi.

Fadli menjelaskan, keduanya, yakni Tengku Munirwan dan Gumarni, sebenarnya bukanlah petani biasa.

Gumarni adalah koordinator Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Aceh, sementara Munirwan adalah ketua AB2TI Aceh Utara. Keduanya dijadikan tersangka dan ditahan pada Juli 2019 lalu.

Menurut Fadli, belakangan polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bagi keduanya.

“Tidak ada yang lebih ironis dari negeri agraris yang mengkriminalisasi petaninya sendiri," ujarnya.

Fadli menambahkan, sektor pertanian memang membutuhkan perbaikan segera. Sebab, sudah lama pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian posisinya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Kecenderungan tersebut tak berubah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di era Jokowi adalah 3,75 persen (2015), 3,37 persen (2016), 3,87 persen (2017), dan 3,91 persen (2018).

Padahal, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sektor pertanian bisa tumbuh di atas angka empat persen.

"Pada 2014, misalnya, angka pertumbuhan sektor pertanian masih 4,24 persen," kata Fadli, mencontohkan.

Menurut dia lagi, hal yang sama juga terjadi pada nilai tukar petani (NTP). Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, baru pada 2018 posisi NTP bisa lebih baik dibanding tahun 2014.

Artinya, selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2015 hingga 2017, posisi NTP lebih buruk dari 2014.

“Sebagai catatan, pada 2014, NTP kita 102,03. Namun, sesudahnya secara berturut-turut NTP turun di angka 101,59 (2015), 101,65 (2016), dan 101,27 (2017). Baru pada 2018 angkanya melebihi NTP tahun 2014, yaitu 102,39,” katanya.

Hal berikutnya yang jadi catatan Fadli adalah terus melonjaknya impor hasil pertanian. Saat ini, nilai impor hasil pertanian jauh lebih besar dibanding ekspor.

Impor terus meningkat dalam komoditas-komoditas seperti ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya masih surplus dalam beberapa jenis komoditas, seperti biji kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, dan udang, tetapi tetap saja ada impor pada komoditas-komoditas tersebut.

"Secara keseluruhan defisit kita dalam hal produk hasil pertanian makin membesar," paparnya.

Fadli menegaskan, situasi ini harus segera disikapi. Apalagi, salah satu komoditas unggulan, yakni kopi, produksinya cenderung stagnan selama 15 tahun terakhir. Pada 2017 lalu, produksinya bahkan lebih rendah dibanding 2002.

Begitu juga dengan produksi kakao. Padahal, kopi dan coklat adalah komoditas yang permintaan domestik maupun luar negerinya sangat besar.

“Kita saat ini tengah mengalami booming bisnis kafe," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia mengatakan, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani adalah reforma agraria.

Lima tahun lalu, pemerintah menjanjikan akan mendistribusikan sembilan juta hektare lahan bagi petani.

"Sayangnya, agenda tersebut macet," katanya.

Mengutip data-data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Fadli berujar, sesudah lima tahun berlalu, jumlah tanah yang berhasil didistribusikan ke masyarakat ternyata nol hektare.

"Data ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah sendiri. Sungguh ironis," ujarnya.

Jadi, Fadli menilai, agenda bagi-bagi sertifikat oleh presiden dalam dua tahun terakhir terbukti tidak ada kaitannya dengan agenda reforma agraria.

Menurut dia, itu hanya bagian dari Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) biasa.

"Sebagaimana yang sering saya sampaikan, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona ini telah ada sejak 1981. Prona bukanlah reforma agraria. Jadi, tidak pantas pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat seperti yang kemarin dilakukan sebagai bentuk reforma agraria," paparnya.

Selain itu, kisruh mengenai 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang terancam membusuk dan potensial merugikan negara hingga Rp 167 miliar, juga perlu jadi catatan penting. Hingga 2019, ternyata manajemen pangan dan juga data pangan masih saja bermasalah.

“Ini seharusnya segera dibenahi agar tak terulang kembali di tahun 2020," kata Fadli.

Lebih jauh dia mengatakan, masih terjadinya kelangkaan jagung pakan ayam, terutama sejak 2017, juga menjadi catatan buruk bagi manajemen pangan.

Surplus jagung akhir Desember 2019 lalu diperkirakan hanya 701,5 ribu ton, padahal rata-rata kebutuhan hingga dua bulan ke depan atau Februari 2020 mencapai 1,2 juta ton.

Fadli mengatakan, sejak 2017 pemerintah telah menyetop impor jagung untuk industri pakan ternak.

Selain itu, pemerintah juga telah menyetop impor gandum sebagai substitusi jagung sejak 2018 lalu.

"Menghadapi defisit jagung ini pemerintah jadi tidak punya solusi. Kalau nanti harga ayam dan telur kembali meroket, baru pemerintah biasanya bereaksi," kata dia.

Fadli menegaskan, tata kelola pangan yang tambal sulam semacam ini juga harus segera disudahi.

Horison pemikiran saat merumuskan kebijakan pangan mestinya mempertimbangkan berbagai aspek.

"Bukan hanya berangkat dari satu sudut pandang saja," tegas Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Sekali lagi, secara demografis, Indonesia masih negara agraris. Namun, sayang, petani, nelayan, dan peternak masih belum menjadi warga negara utama di negeri ini.

Padahal, sebagai negara agraris, orientasi pembangunan mestinya adalah petani. Kemakmuran petani seharusnya jadi fokus dan tujuan.

Sebelum pemerintah bicara mengenai Revolusi Industri 4.0, unicorn, atau bisnis start up, mereka seharusnya terlebih dahulu berbicara soal petani.

"Jangan sampai negara agraris ini melupakan petaninya sendiri," katanya. [yhr]


Komentar Pembaca