PP Muhammadiyah Bantah Pemberitaan Wallstreet Journal terkait Fasilitas Pemerintah Tiongkok

Berita  SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 12:06 WIB | Adhes Satria

PP Muhammadiyah Bantah Pemberitaan Wallstreet Journal terkait Fasilitas Pemerintah Tiongkok

Moeslimchoice | Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/12/2019) menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP. Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia  sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Xinjiang.

Hadir dalam jumpa pers, menyatakan sikapnya permasalahan Hak Asasi Manusia di Xinjiang. Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, Sekretaris Umum Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed, Ketua MUI Bidang Luar Negeri KH. Muhyiddin Junaidi, dan aktivis Muhammadiyah Muhammad Ziyad.  

Dalam konferensi pers tersebut Abdul Mut’i membacakan pernyataan sikapnya.  Mencermati permasalahan hak azasi manusia (HAM) di Xinjiang dan pemberitaan media massa asing, nasional, dan media sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

“Pemberitaan Wallstreet Journal sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya.”

PP Muhammadiyah mendesak Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyakarat Uyghur. Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uyghur atas dalih apapun. 

“Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uyghur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uyghur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas,” ungkap Mut’i.

Lebih lanjut, PP Muhammadiyah mendesak kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat Uyghur, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya. Juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang.

PP Muhammadiyah mendesak Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

“Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan  beberapa negara lainnya,” desaknya.

PP Muhammadiyah menghimbau umat Islam agar menyikapi masalah pelanggaran HAM di Xinjiang dengan penuh kearifan, rasional, damai, dan tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa. Hendaknya tidak ada pihak-pihak yang sengaja menjadikan masalah Uyghur sebagai komoditas politik kelompok dan partai tertentu serta mengadu domba masyarakat dengan menyebarkan berita yang menyesatkan dan memecah belah umat dan bangsa melalui media sosial, media massa, dan berbagai bentuk provokasi lainnya.

Secara khusus, PP Muhammadiyah menghimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan dengan cerdas, berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah, tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasutdan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Sikap dan pandangan  Muhammadiyah disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan semangat dakwah amar makruf nahi munkar untuk perdamaian dunia, perlindungan atas kemanusiaan, dan keselamatan semesta. Nashrun Min Allah wa Fathun Qarib. (des)

 


Komentar Pembaca