Terkait Wantimpres, Muhammadiyah: Negara Berpihak pada Konglomerat

Polhukam  SABTU, 14 DESEMBER 2019 | 07:32 WIB | Sunarya Sultan

Terkait Wantimpres, Muhammadiyah: Negara Berpihak pada Konglomerat

Foto/net

Moeslimchoice | Dikatakan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, negara punya kecenderungan pro kepada kalangan konglomerat saja. Hal tersebut diutarakannya diduga untuk menyindir Presiden Joko Widodo yang tak memilih kader Muhammadiyah dalam komposisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Lebih lanjut Mu'ti menyebutkan Muhammadiyah bukan partai politik, juga bukan konglomerat. Sehingga menurutnya Muhammadiyah sering tidak diperhatikan oleh pemerintah.

"Persoalannya juga Muhammadiyah tidak konglomerat. Sementara ada kecenderungan negara ini hanya berpihak pada konglomerat," jelas Mu'ti dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Dengan sedikit bercanda, ia mengatakan kepada jemaah untuk tidak berharap bisa jadi pejabat jika bukan orang kaya. Sebab menurutnya syarat utama menjadi bagian dari pemerintah di Indonesia adalah dengan menjadi orang kaya.

Dirinya juga menyinggung jajaran Wantimpres yang baru saja diumumkan Jokowi. Disebutkannya, tidak ada satupun anggota Wantimpres yang miskin.

"Lihat saja yang orang yang dilantik jadi Wantimpres tadi itu. Itu kan 'kulluhum jami'an minal aghniya' (semuanya dari kalangan kaya) dan tidak satupun yang 'minal fuqara wal masakin' (dari kaum fakir dan kaum miskin)," tuturnya disambut tawa jemaah.

Seperti diketahui, Jokowi mengangkat sembilan orang menjadi Wantimpres. Mantan Menko Polhukam Wiranto didapuk menjadi ketua merangkap anggota Wantimpres periode 2019-2024.

Selain Wiranto, Jokowi mengangkat dan melantik delapan anggota Wantimpres lainnya. Mereka adalah politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, dan pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir.

Kemudian Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi. Selain itu politikus senior PPP Mardiono, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo alias Pakde Karwo. [nry]


Komentar Pembaca