Industri Halal Indonesia Bisa Berkembang, Begini Caranya

Ekonomi  JUMAT, 13 DESEMBER 2019 | 07:14 WIB | Natasha

Industri Halal Indonesia Bisa Berkembang, Begini Caranya

Moeslimchoice | Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Irfan Syauqi Beik menyatakan, pengembangan industri halal Indonesia bisa berlangsung dengan cepat dan maksimal jika frame dari industri halal tidak terkukung oleh frame agama Islam saja dan pengaplikasiannya harus dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, industri halal tetap bertumbuh dengan baik walaupun kondisi ekonomi dunia menunjukkan perlambatan. "Kita harus memasukkan unsur bisnis dalam industri ini. Bukan hanya agama saja. Melihat pengalaman kunjungan saya keluar negeri, seperti Korea dan Italia, saya melihat mereka melihat industri halal ini sebagai bisnis, sebagai gaya hidup," kata Irfan saat ditemui di Wisma Sirca Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ia memaparkan bagaimana jumlah umat muslim di Korea yang hanya 50 ribu orang atau sekitar satu persen dari total jumlah penduduk, mengembangkan industri halal dengan serius.

"Mereka itu gak kira-kira. Saat saya berkunjung, saya bisa mendapatkan brosur tentang lokasi tempat makan yang bersertifikasi halal atau halal friendly, yang berbahasa Indonesia. Bayangkan, berbahasa Indonesia. Artinya mereka sudah mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi kebutuhan wisatawan Indonesia akan makanan halal," papar Irfan.

Berdasarkan pernyataan dari Komite Halal Korea, tambah Irfan, bangsa berjuluk negeri ginseng itu sudah mendatangi 14 negara untuk mendapatkan sertifikasi halal. "Mereka menyatakan bahwa upaya mereka meminta sertifikasi halal itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang mereka dapatkan. Semua tercover dengan hasilnya," ucap Irfan.

Untuk Indonesia, sambung Irfan, yang penting adalah semua pihak melakukan semua upaya dengan sungguh-sungguh. "Dalam kaitannya dengan BPJPH, kita akan memberi ruang kepada mereka untuk melakukan eksekusi berbagai kebijakan yang akan mendongkrak pengembangan industri halal," ujarnya.

Ia mengakui bahwa memang dibutuhkan satu atau dua tahun lagi untuk memantapkan positioning kelembagaan. Tapi dengan melakukan akselerasi maka semua akan bisa dicapai.

"Ada tigal hal yang penting untuk dilakukan. Pertama dukungan regulasi harus lebih kuat lagi. Artinya BPJPH ini walaupun dibawah Kemenag tapi bukan berarti hanya menjadi ranah Kemenag. Harus masuk itu perpektif bisnisnya, perdagangan, industri, investasi kedalamnya," kata Irfan lebih lanjut.

Yang kedua, menurutnya, adalah edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Yang terakhir, adalah bagaimana kita mendorong dan menunjukkan kepada pelaku usaha bahwa halal ini bukanlah beban. Tapi harus melihat seperti paradigma Korea," pungkasnya. (amn)


Komentar Pembaca