Perda Perpasaran DKI Beratkan Pengusaha

Ekonomi  RABU, 11 DESEMBER 2019 | 12:02 WIB

Perda Perpasaran DKI Beratkan Pengusaha

Ilustrasi

MoeslimChoice | Sejumlah asosiasi pengusaha menyatakan keberatan mereka terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

Perda yang mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan (mal) untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20% secara gratis untuk pelaku UMKM dinilai tidak adil.

Keberatan itu datang dari tiga organisasi, yakni Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), dan Real Estat Indonesia (REI).

Ketua Umum DPP APPBI, Stefanus Ridwan, menyebut, Perda serupa telah ada sejak 2002 dan tidak pernah terlaksana dengan baik.

"Dari awal Perda ini tidak pernah jalan. Setelah 16 tahun berlalu ternyata Perda ini tidak bisa dilaksanakan," ujarnya di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Perda itu muncul lagi pada 2018 dengan beberapa pasal yang memberatkan pengelola mal. Antara lain soal pengusaha UMKM yang masuk mal tersebut harus ber-KTP DKI.

"Padahal, kita tahu semua, 16 tahun yang lalu saja hal ini sudah tidak bisa dilaksanakan," imbuh Stefanus.

Ia mencontohkan, pada 1990-an, suatu pusat perbelanjaan bisa break even point dalam waktu empat tahun setelah beroperasi.

"Sekarang ini, tanpa dihitung harga tanah pun, kalau mal itu sukses sekali, itu membutuhkan waktu 11-12 tahun. Tapi rata-rata mal bisa mencapai 15-17 tahun break event point. Pertanyaannya, gimana kalau ini ditambah 20% ini? Kalau ditambah 20% ini, kita melihat bahwa break even point-nya tak terhingga, enggak tahu kapan. Yang pasti rugi terus," tuturnya.

Ketua Umum Hippindo, Budiharjo Iduansjah, mengatakan, ada kesalahpahaman dari Pemprov DKI dalam melihat permasalahan ini.

"Saya menangkap, dari Perda ini ada kesalahpahaman Pemerintah Daerah bahwa UKM itu sepertinya tidak ada di mal," katanya.

Ketua REI DKI Jakarta, Amran Nukman, mengatakan, pada perda itu, di satu sisi terlihat ada yang diuntungkan, tapi dari sisi pelaku pembangunan dinilai sangat dirugikan.

"Misalnya gini, ini mal (Gandaria City) 90 ribu meter persegi. Artinya kalau 20%-nya sesuai perda ini diterapkan, itu berarti 18 ribu. Kalau mau dibayangkan, Matahari kalau nyewa paling 8.000-9.000. Artinya dua-tiga kali Matahari mau dikasihkan ke UMKM gratis. Kan enggak fair," ungkapnya.

Menurut para pemimpin asosiasi tersebut, selama ini pusat perbelanjaan telah menjalin kemitraan dengan UMKM.

Saat ini terdapat 42.828 tenant UMKM di 45 dari total 85 pusat perbelanjaan di Jakarta. [yhr]


Komentar Pembaca