Klarifikasi Jokowi Soal Gaji Pengangguran

Nasional  RABU, 11 DESEMBER 2019 | 09:37 WIB

Klarifikasi Jokowi Soal Gaji Pengangguran

Presiden Joko Widodo

MoeslimChoice | Presiden Joko Widodo alias Jokowi meluruskan informasi yang keliru mengenai program Kartu Pra-Kerja yang dipersepsikan sebagai program pengangguran dapat insentif atau “gaji”.

Menurut Jokowi, program Kartu Pra-Kerja bukanlah program yang menggaji pengangguran, melainkan pemberian pelatihan kepada para masyarakat yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar industri.

Jokowi menegaskan, program Kartu Pra-Kerja bukanlah upaya pemerintah menggaji para pengangguran.

Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) mengenai akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial.

"Ratas siang ini membahas akselerasi, implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial. Terkait implementasi Kartu Pra-Kerja, saya ingin menegaskan lagi, program ini bukan menggaji pengangguran," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Ini penting saya sampaikan, karena seolah-seolah pemerintah akan menggaji. Tidak, itu keliru," tambahnya.

Jokowi menjelaskan, melalui program Kartu Pra-Kerja, pemerintah membiayai pelatihan atau vokasi untuk para pencari kerja, mulai dari usia 18 tahun ke atas.

Pesertanya tidak sedang menjalani pendidikan formal, melainkan para korban PHK dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

 

Jakarta dan Bandung Jadi Pilot Project

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, implementasi program Kartu Pra-Kerja akan dimulai di Jakarta dan Bandung.

Kedua kota tersebut sebagai pilot project pemerintah sebelum diluncurkan pada Agustus 2020.

"Awal April, ada pilot di Jakarta dan Bandung, dengan basis aplikasi. April-Agustus 2020 adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching Agustus," kata Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Program Kartu Pra-Kerja ditargetkan untuk 2 juta orang dengan anggaran Rp 10 triliun di 2020.

Target pesertanya pun mulai dari usia 18 tahun ke atas. Pesertanya yang pasti korban PHK, pegawai yang ingin meningkatkan kompetensi, dan bukan pelajar atau masyarakat yang sedang menjalani pendidikan formal.

Kegiatan Kartu Pra-Kerja dibagi oleh tiga jenis, yakni Skilling, Upskilling, dan Re-skilling. Beberapa program pelatihan yang akan dibuka, antara lain, kompetensi digital, lifestyle, fotografi, perawatan, properti, pertanian, penjualan, perbankan, dan bidang-bidang yang dibutuhkan dunia industri.

Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3-7 juta bagi satu peserta.

Anggaran tersebut nantinya sebagai biaya pembayaran pelatihan dan akan disesuaikan dengan bidang pelatihan yang diambil.

Dia pun bilang bahwa peserta juga tetap mendapat insentif, namun hal itu masih dibahas lebih mendalam.

Untuk saat ini, dikatakan Airlangga, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja, targetnya terbit Desember ini.

Setelah itu, pemerintah juga akan menyiapkan Project Management Office (PMO) serta learning ekosistem yang dibangun oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

 

Insentif Diberikan Setelah Selesai Pelatihan

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, akan memberikan insentif “gaji” kepada peserta program Kartu Pra-Kerja. Insentif itu diberikan setelah peserta selesai mengikuti pelatihan.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

"Insentif ada, sementara estimasinya Rp 500 ribu," kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan.

Mengenai insentif, kata Ida, akan diberikan setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Sehingga, tidak ada lagi pemberian insentif setiap bulannya dan akan digantikan dengan uang transport dan konsumsi. Adapun lama pelatihan yang diberikan sesuai dengan bidang yang diambil.

Menurut Ida, insentif sebesar Rp 500 ribu diberikan sebagai modal bagi peserta yang ingin mencari kerja usai mengikuti pelatihan.

"Saya nggak ngomong teknis dulu, nanti sedang dipersiapkan formulanya, sistemnya seperti apa. Tapi kira-kira Rp 500 ribu untuk biaya transport dia untuk masuk (kerja), dan sudah ada pasar kerjanya nih, dia kan butuh apply, ya itu Rp 500 ribu itu bukan untuk setiap bulan, sampai selesai ya itu," jelas Ida. [yhr]


Komentar Pembaca