Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, Parpol Harus Tegakkan Etik Internal

Polhukam  SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 11:11 WIB

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, Parpol Harus Tegakkan Etik Internal

Ilustrasi

MoeslimChoice | Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai, perlu kesadaran etik dalam internal partai politik dalam menyikapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 soal mantan koruptor yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah.

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 4 huruf (h), KPU hanya melarang mantan narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam pasal tersebut, KPU hanya melarang mantan terpidana bandar narkoba, dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilarang maju sebagai calon kepala daerah atau Pilkada.

Namun, pada Pasal 3A ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2019, tidak melarang eks napi koruptor maju di Pilkada, melainkan hanya menganjurkan agar mantan napi korupsi tak diutamakan untuk dicalonkan.

"Jadi, menurut saya, PKPU ini menginginkan jalannya demokrasi internal parpol dan juga tegaknya etik di internal parpol untuk tidak memberi kesempatan eks terpidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah," ucap Zaenur kepada wartawan, Senin (10/12/2019).

Zaenur pun menilai kalau seharusnya pelarangan mantan terpidana korupsi bisa diatur di dalam undang-undang.

Namun, nyatanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan yang diusulkan oleh KPU itu.

"Karena memang seharusnya ini level undang-undang pemilukada yang mengatur untuk menambahkan syarat bagi calon kepala daerah, salah satunya tidak pernah dipindana penjara, karena kasus korupsi. Karena terbentur putusan MK itu, KPU mencari cara agar eks terpidana tidak maju," ungkapnya.

"Saya mengapresiasi upaya dari KPU ini. Ini adalah bentuk komitmen KPU agar Pilkada itu tidak diikuti oleh para mantan terpidana korupsi," pungkas Zaenur. [yhr]


Komentar Pembaca