Bupati Bandung Tuding Pola Tanam Jadi Biang Keladi Banjir

Daerah  SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 10:12 WIB

Bupati Bandung Tuding Pola Tanam Jadi Biang Keladi Banjir

Musibah banjir bandang melanda Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

MoeslimChoice | Dadang Naser, Bupati Bandung, Jawa Barat, mewacanakan bakal membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pola Tanam.

Kebijakan itu bakal dibuat akibat minimnya pemahaman petani yang tidak memperhatikan pola tanam berwawasan lingkungan.

Selain itu, kata dia, dibuatnya Perbub tentang Pola Tanam ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian banjir, seperti peristiwa banjir bandang di Desa Cibeureum, Kertasari, baru-baru ini.

"Kami akan lahirkan Perbup tentang Pola Tanam. Buat yang menanam di lahan PT Perhutani dan PTPN tanpa sabuk gunung atau menanam tanpa berwawasan lingkungan, akan kita cabut hak garapnya melalui Perbup tersebut," ujar Dadang, berdasarkan rilis yang diterima redaksi pada Selasa (10/12/2019).

Pemkab Bandung, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) untuk menyosialisasikan pola tanam yang baik kepada masyarakat petani.

"Terutama kepada mereka yang menggarap lahan di ketinggian, baik di wilayah utara maupun selatan Kabupaten Bandung. Bersama satgas kita terus sosialisasikan secara utuh, memang untuk sabuk gunung ada biaya tambahan, tapi itulah kearifan bertani dengan wawasan lingkungan," tuturnya.

Menurutnya, bencana yang terjadi pada Jumat (6/12/2019) lalu, bisa jadi disebabkan karena kesalahan pola tanam.

Sebab, ia menilai, banyak ditemukan lahan di kemiringan, tidak memiliki sabuk gunung dan beberapa tanaman lain yang menguatkan. Seperti tanaman kaliandra, rumput gajah, odot, kopi, dan tanaman keras lainnya.

"Saya mengerti, petani sayur menebang pohon yang tinggi karena takut kekurangan cahaya matahari untuk tanamannya. Makanya tanaman kerasnya bisa dipendekkan, kopi bisa dibonsai hingga tingginya hanya 1-2 meter," terangnya.

Pada waktu bersamaan, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan (Ekjah) Kabupaten Bandung, H. Marlan, mengatakan, mulai tahun 2020 akan ada penegakan hukum secara terkoordinasi antara pemerintah daerah, aparat hukum, kejaksaan maupun TNI/Polri, terhadap kondisi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang saat ini sangat kritis.

Hal itu disampaikan Asisten Ekjah saat menghadiri acara Gerakan Nasional Pemulihan DAS 2019 di Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Kegiatan tersebut, ungkap dia, dilakukan dalam rangka mendukung Program Citarum Harum, terutama untuk menghijaukan kembali lahan-lahan kritis di Jawa Barat (Jabar).

"Dalam kegiatan ini juga diluncurkan aplikasi e-tanam, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanam pohon," ujar Marlan.

Dengan aplikasi ini, tutur Marlan, masyarakat dapat mengetahui informasi titik-titik lahan kritis di Jabar melalui peta digital. Sehingga seluruh masyarakat bisa berkontribusi dalam penanaman kembali, pemeliharaan dan pelestarian lahan, serta menambah tutupan lahan hutan untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor.

"Pada prinsipnya kami sangat mendukung penanaman pohon di KBU (Kawasan Bandung Utara), dan ini sebagai salah satu tanggungjawab kami," kata dia. [yhr]


Komentar Pembaca