Pilkada 2020 | PAN Takkan Usung Eks Koruptor

Polhukam  SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 09:10 WIB

Pilkada 2020 | PAN Takkan Usung Eks Koruptor

Ilustrasi

MoeslimChoice | Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tak akan mengusung mantan narapidana korupsi di dalam Pilkada tahun 2020. Meskipun di dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tidak ada larangannya.

“Jadi, kalau PAN sudah punya mekanisme sendiri. Artinya, kalau di daerah itu masih ada pilihan, tentu kami akan menghindari calon narapidana, dong,” ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Namun, Yandri mewajari terkait PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang tak ada larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju di Pilkada. Karena pelarangan itu tak tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Justru kalau KPU tegas-tegas melarang, dia melampaui tugas dia sebagai pelaksana UU. Karena di UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada saya ikut nyusun, nggak ada pelarangan kalau orang sudah menjalani hukuman, dia menjadi masyarakat biasa, kalau cukup syarat untuk menjadi calon pilkada, apakah itu melalui partai politik, gabungan parpol, atau independen, ya silakan,” tutur Yandri.

Untuk mantan-mantan narapidana narkoba dan kejahatan seksual kepada anak yang dilarang oleh PKPU untuk maju di Pilkada, menurut Yandri larangan tersebut memang diperlukan.

“Oh kalau bandar narkoba sama pedofil saya yang usulkan. Memang itu disebut dalam undang-undang, dalam satu pasal. Saya yang mengusulkan, kalau bandar narkoba karena sifat, daya rusaknya itu luar biasa sama pedofil itu, ya itu Fraksi PAN yang mengusulkan,” tuturnya.

“Memang itu ada secara lugas, tegas disebut dalam undang-undang, justru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, yang terakhir kan itu, bukan Undang-Undang Pilkada. Di Undang-Undang Pemilu disebutkan,” imbuh Yandri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Dalam beleid itu, tidak ada larangan bagi bekas terpidana kasus korupsi.

Berdasarkan salinan PKPU yang diterima redaksi, Pasal 4 Huruf (h) beleid tersebut mengatur warga negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian bunyi Pasal 4 huruf (h) PKPU Nomor 18 Tahun 2019. [yhr]


Komentar Pembaca