Pemerintah Masih Bahas Skandal Jiwasraya, Nasabah Agar Waspada

Ekonomi  SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 07:55 WIB | Sugiharta Yunanto

Pemerintah Masih Bahas Skandal Jiwasraya, Nasabah Agar Waspada

MoeslimChoice | Pemerintah masih membahas penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, penyelesaian jangka pendek terkait pembayaran dana nasabah asuransi badan usaha milik negara itu masih belum jelas.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyatakan pemerintah masih tetap berpegang pada tiga opsi untuk penyelamatan Jiwasraya. "Masih tetap sama," katanya usai menjadi keynote speaker pada seminar Business Challenge 2020 di Jakarta, Senin, 9/12/19.

Ketiga opsi tersebut adalah pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra, reasuransi dukungan modal (financial reinsurance), serta penerbitan mandatory convertible bond (MCB) atau subdebt kepada holding. Namun, Suahasil belum bisa merinci opsi apa yang bakal dipakai pemerintah guna menyelamatkan Jiwasraya. "Belum tahu, masih dibahas," tegasnya.

Sedangkan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, kondisi yang terjadi pada Jiwasraya dapat memberikan dampak sistematik terhadap pasar keuangan terutama asuransi,. Kepercayaan nasabah harus tetap terjaga untuk terwujudnya visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment).

Menurut Dito, iklim investasi harus harus didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pasar keuangan dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus banyak belajar dari kasus ini untuk menghindari dampak sistemik," ujarnya Senin, 9/12/19.

Ia menambahkan kasus Jiwasraya ini mirip sekali dengan kejadian asuransi AIG di Amerika Serikat pada tahun 2008. Selain harus menyelesaikan kasus Jiwasraya ini, OJK juga harus membuat aturan yang mengantisipasi agar kasus yang sama tidak terulang lagi.

Aturan pasar asuransi, kata dia, perlu direview (kaji ulang) semua, Otoritas Jasa Keuangan harus membuat kebijakan dan aturan yang friendly, namun tetap dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan asuransi. "Kami di komisi XI DPR RI siap bahu membahu bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi," ujar Dito.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan sudah ada delapan investor asing yang siap menyuntikan modal kepada perusahaan jasa keuangan milik pemerintah itu. Akan tetapi, kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir tersebut masih belum dapat membeberkan lebih jauh terkait besaran dana yang akan digelontorkan investor bagi Jiwasraya.

Sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pernah mengendus dugaan penyalahgunaan dana nasabah di PT Asuransi Jiwasraya periode 2014-2018. Walhasil, BUMN ini terbelit masalah likuiditas terkait potensi gagal bayar polis nasabah.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Jiwasraya membutuhkan setidaknya Rp16,13 triliun dana segar untuk menambal klaim jatuh tempo. Dari angka tersebut, Rp 12,4 triliun diantaranya merupakan akumulasi pembayaran klaim untuk periode Oktober hingga Desember 2019. Sementara Rp3,7 triliun lainnya merupakan alokasi untuk klaim 2020.


Komentar Pembaca