Ketua DPRD Lampung Minta DPR Tingkatkan Perhatian di Sektor Perkebunan

Daerah  KAMIS, 05 DESEMBER 2019 | 22:44 WIB | Sugiharta Yunanto

Ketua DPRD Lampung Minta DPR Tingkatkan Perhatian di Sektor Perkebunan

Moeslimchoice | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengunjungi Komisi II DPR RI terkait pembahasan pertanahan. Kehadiran Ketua DPRD tersebut dalam rangka mencapai pembangunan disektor pertanian Pemprov Lampung.

MC Award 2

"Kita baru saja kunjungan ke Kementerian Pertanian ketemu sama Menteri dalam rangka membangun pertanian perkebunan provinsi lampung ke depan," kata Mingrum di gedung DPR/MPR RI Nusantara IV, Kamis (5/12/2019). Lebih lanjut Mingrum mengatakan tentang pentingnya kinerja dan sinergitas antara Nasional dengan Daerah. 

Kementerian dengan daerah DPRD Provinsi berkoordinasi dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan agar arah pembangunan ke depan lebih komprehensif. "Ya kalau provinsi Lampung itu kan didorong untuk swasembada pangan khususnya padi jagung dan ketela pohon itu dari sisi perkebunan, ada kopi dan ada sawit ada karet sebenarnya cukup membantu bantu," ucapnya. 

Mingrum berharap, peningkatan potensi ekonomi dalam sektor pertanian Lampung mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. "Katakanlah pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pertanian dan perkebunan di sektor Nasional yang pasti kita berharap bahwa ada perhatian lebih ditingkatkan. Dari Kementerian Pertanian khususnya kepada provinsi Lampung mulai dari bendungan, irigasi, tersier, sawah, perkebunan khususnya yang berkaitan dengan hal tersebut," ujar Mingrum.

Dia juga menegaskan terkait perlindungan hak petani agar lebih di tingkatkan, sehingga sektor riil pertanian tidak terhambat kesulitan regulasi regulasi dan perundang-undangan.

"Beberapa regulasi yang menghambat sebagaimana disampaikan Presiden tanggal 13 November yang lalu tentang Omnibus Law. Ada beberapa undang undang yang harus dilihat kembali, melihat juga beberapa peraturan daerah yang belum ditampilkan dan ada juga beberapa peraturan yang belum diterbitkan," tandasnya. (amn)


Komentar Pembaca