Obral Diskon, MA Akrabi Koruptor

Oleh QINTHARRA NOVELIA KRISTTI (Mahasiswi Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Opini  KAMIS, 05 DESEMBER 2019 | 09:01 WIB

Obral Diskon, MA Akrabi Koruptor

Qintharra Novelia Kristti

DULU, saya selalu menatap Mahkamah Agung (MA) dengan rasa jeri, sekaligus memantapkan tekad untuk menghindar sejauh mungkin dari berbagai tindakan berbau korup.

Betapa tidak? Lembaga ini memamerkan sikap “sadis”-nya terhadap koruptor. Nyaris semua perkara pencurian uang negara, yang divonis secara baik hati oleh hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding, ia koreksi dengan lebih “kejam” pada level kasasi.

Bahkan, di banyak perkara raksasa, vonis bagi koruptor itu ia lipatgandakan —bukan sekadar dikuatkan atau ditambah 1-4 tahun.

Alhasil, kala itu mulai muncul tendensi dari para pelaku korup untuk tidak lagi menjadikan MA sebagai “alat pengulur eksekusi” lewat pemanfaatan mekanisme kasasi. Banyak yang memutuskan berhenti di tingkat banding, ketimbang kena risiko pelipatgandaan vonis.

Tapi, itu kan dulu. Sekarang beda lagi.

Belakangan, saya mulai menatap MA dengan rasa heran, sekaligus mendapat feeling bahwa —sepertinya— lembaga ini kian mengakrabi para koruptor. Ia mulai lembek.

Betapa tidak? Pada hari-hari terakhir ini, alih-alih memperberat vonis bagi koruptor di tingkat pertama dan banding, Majelis Hakim MA di level kasasi malah mengobral diskon hukuman —bahkan membebaskan para maling kas negara yang sudah dinyatakan terbukti itu.

Sebut saja, misalnya, diskon yang diterima Idrus Marham, terpidana kasus penerimaan suap terkait proyek PLTU Riau-1, pada Selasa (3/12/2019).

Di level banding, politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial itu divonis lima tahun penjara.

Namun, pada tingkat kasasi, Majelis Hakim MA —yang terdiri dari Krisna Harahap, Abdul Latief, dan Suhadi, dengan Nursari Baktiana sebagai panitera pengganti— memberi diskon tiga tahun, sehingga hukuman bagi Idrus menjadi tinggal dua tahun penjara.

Padahal, dalam perkara tersebut, Idrus sudah dinyatakan terbukti bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Selisih sehari sebelumnya, MA bukan lagi sekadar memberi “diskon”, melainkan membebaskan terpidana kasus korupsi yang sudah divonis penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan pada tingkat banding.

Fakta mengejutkan itu terjadi pada kasus korupsi terkait investasi participating interest atas Blok Basker Manta Gummy Australia di tahun 2009 dengan terdakwa mantan Direktur Keuangan PT Pertamina, Ferederick ST Siahaan.

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan MA? Ada apa dengan benteng terakhir dari peradilan ini? Kenapa mereka seolah tengah melakukan aksi “cuci gudang penjara” lewat obral diskon besar-besaran terhadap para koruptor itu?

Sejujurnya, saya kecewa, bahkan sangat kecewa, dengan serentetan kabar tak sedap yang tertiup dari Gedung MA tersebut.

Memang, amar-amar pada putusan kasasi dari dua kasus itu melansir argumentasi hukumnya masing-masing.

Namun, dalam pandangan saya, dalil-dalil ketiga hakim MA itu pun sesungguhnya masih sangat layak untuk diperdebatkan.

Landasan yuridis bagi Majelis Hakim MA untuk menguatkan putusan di level banding pada kedua kasus tadi senyatanya jauh lebih kuat dan substantif.

Terlebih, baik di peradilan tingkat pertama maupun banding, terdakwa dalam kedua kasus itu sudah secara jelas dan tegas dinyatakan terbukti bersalah.

Maka, wajarlah kalau kemudian banyak pihak yang menilai vonis kasasi berupa diskon hukuman bagi koruptor di kedua perkara itu teramat janggal, bahkan mengundang kecurigaan tersendiri.

Apalagi kedua vonis diskon itu dikeluarkan oleh majelis hakim yang sama, beranggotakan tiga hakim agung yang sama pula, dan dirilis nyaris secara serentak dalam dua hari berturut-turut.

Memperingan —apalagi menghapus— vonis di tingkat pertama dan banding semacam itu bukanlah sesuatu yang bersih dari dampak iringan.

Setidaknya, orang-orang kini mulai bertanya, hakim di tingkat manakah yang telah melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum? Apalagi ini terkait perkara korupsi —hantu blau yang selama ini telah merontokkan sendi-sendi kepercayaan publik kepada pemerintah.

Ini jelas bakal melahirkan preseden bagi bermunculannya vonis-vonis ringan bagi koruptor di masa mendatang.

Maka, tren diskon hukuman bagi koruptor, di level manapun (apalagi MA), mutlak harus segera dibendung.

Karena, ini akan sangat berdampak pada proses penguatan efek jera bagi koruptor dan penegasan semangat pemberantasan korupsi.

Saya kira, saatnyalah bagi Komisi Yudisial untuk bekerja, turun tangan mengusut kejanggalan di balik vonis kasasi pada kedua kasus tadi.

Langkah ini semata-mata demi menyelamatkan citra dan wibawa MA sebagai benteng terakhir yang ditakuti koruptor.

Saya sangat tidak menginginkan respek publik terhadap MA, yang dulu begitu kental, harus ambyar gara-gara dua vonis yang mengindikasikan adanya paket diskon terselubung semacam begitu. [yhr]


Komentar Pembaca