Yang Minat Jadi Ketum Gokar Ternyata Ada 9

Polhukam  SELASA, 03 DESEMBER 2019 | 06:55 WIB | Sugiharta Yunanto

Yang Minat Jadi Ketum Gokar Ternyata Ada 9

MoeslimChoice | Di luar persaingan antara petahana Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, ternyat ada tujuh lagi yang meramaikan pemilihan ketum partai berlogo beringin ini. Total jenderal, sembilan kader telah mendaftarkan dan mengembalikan berkas pencalonan ketua umum 2019—2024 dalam Munas yang akan berlangsung bulan ini.

 

Jadi, yang sembilan itu adalah bakan calon ketua umum. Mereka adalah Ahmad Anama, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisjam, Agun Gunandjar Sudarsa, Bambang Soesatyo, M. Aris Mandji, Derek Loupatty, Mohamad Ali Yahya, dan Airlangga Hartarto.

Belum jelas bagaimana yang tujuh itu mensosialisasikan pencalonannya.  Memang pernah terdengar Ridwan Hisjam meluncurkan buku, dan Indra Bambang Utoyo mengungkapkan niatnya maju di pemilihan Ketum. Namun, tetap Bambang Soesatyo dan Airlangga yang dianggap bersaing ketat

Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Bambang bilang akan mengikuti dua cara pimpinan sebelumnya yang dia anggap inspiratif. Pertama adalah Akbar Tanjung yang rajin turun ke bawah. “Tidak ada hari hari Akbar Tanjung duduk manis di Jakarta. Tiap hari paling tidak Jumat, Sabtu, dan Minggu dia turun ke daerah. Tapi tiap hari dia turun keliling Indonesia dari 514 kabupaten kota,” katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin, 2/12/19.

Sosok kedua jelas Bambang adalah Aburizal Bakrie. Dia adalah ketua yang memercayakan urusan daerah kepada pimpinan di wilayah sehingga tercipta pembinaan yang baik. “Di zaman Aburizal, dana pembinaan itu disiapkan oleh DPP. Walaupun jumlah tidak besar tapi ini mengikat dan membuat daerah daerah menjadi merasa memiliki partai ini,” jelasnya.

Bakal calon lainnya Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pelaksanaan musyawarah nasional (munas) yang salah satu agendanya memilih pemimpin baru jangan dibelokkan dengan isu lain.  Contoh yang dihembuskan calon lain soal syarat 30 persen didukung oleh pemilik suara. Baginya ini ada dalam peraturan organisasi dan berlaku saat mereka terdaftar sebagai calon.

Ini berarti bakal calon tidak harus mendapat dukungan itu saat pendaftaran. Setelah itu, mereka yang resmi mesti mendapat dukungan 30 persen suara apabila ingin lolos ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan.

“Karena pengembangan narasi lain, ya ketua umum Golkar [Airlangga] ini paham arahnya ke mana. Jadi, kita kembali kepada mekanisme demokrasi, dan jangan keluar dari mekanisme munas,” kata Airlangga.


Komentar Pembaca