DPR: Izin FPI Harus Sesuai Amanat UU

Polhukam  KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 | 16:04 WIB | Sugiharta Yunanto

DPR: Izin FPI Harus Sesuai Amanat UU

Ace Hasan Syadzili, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar

MoeslimChoice | Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzili, menyatakan, soal izin yang akan diberikan terhadap FPI, pemerintah perlu melihat semua rekam jejak organisasi tersebut, tidak cukup dengan kesetiaan kepada Pancasila.

"Pemerintah harus melihat juga rekam jejak dari setiap organisasi apapun, termasuk FPI, selama ini. Karena yang dilihat sebetulnya bukan hanya kesetiaan kepada Pancasila," kata Ace di Kompleks Gedung Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Politisi Golkar ini menegaskan, dalam UU, organisasi atau ormas dilarang memfungsikan diri sebagai penegak hukum dan keamanan.

"Di dalam UU tentang organisasi atau ormas itu juga disebutkan bahwa ormas tidak boleh memfungsikan dirinya seperti penegak hukum, berfungsi sebagai keamanan," ujarnya.

Komisi VIII berharap, pemberian izin kepada organisasi seperti FPI memperhatikan aspek aspek undang-undang yang ada.

"Kami tentu berharap bahwa dalam hal memberikan izin kepada organisasi seperti FPI, harus mengacu kepada UU," ucapnya.

Ace juga menambahkan, setiap organisasi dilarang terlibat melakukan kekerasan dan wajib setia kepada Pancasila dan UUD 45.

"Dan di dalam UU itu tegas sekali ditegaskan bahwa harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 45, dan juga menyangkut dengan tidak boleh terlibat dalam organisasi yang melakukan kekerasan," tandasnya. [yhr]


Komentar Pembaca