Sah, SMA dan SMK di Jabar Bebas SPP

Pendidikan  KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 | 15:43 WIB

Sah, SMA dan SMK di Jabar Bebas SPP

Ilustrasi

MoeslimChoice | Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan, Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) atau SPP untuk sekolah setingkat SMA di Jabar akan dibebaskan atau digratiskan mulai tahun ajaran 2020-2021.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan, akhirnya anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk IBPD atau yang dulu dikenal SPP ini sudah disiapkan dalam APBD 2020 dan sudah diketok palu alias disahkan DPRD Jabar dalam Rapat Badan Anggaran, Rabu (27/11/2019).

“Alhamdulillah RAPBD sudah diketok palu, tinggal dievaluasi Kemendagri. Alhamdulillah bisa dimulai SPP gratis untuk SMA sederajat,” katanya di Gedung Sate, Kamis (28/11/2019).

Rencananya, kebijakan iuran gratis ini akan mulai direalisasikan pada tahun ajaran baru, Juli 2020, dengan besaran anggaran Rp 1,4 triliun.

Kebijakan ini bisa direalisasikan seusai hasil penghematan dari sejumlah pos anggaran, seperti bansos dan hibah hingga perjalanan dinas.

“Ini kan hasil menghemat hibah bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang Rp 1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP,” katanya.

Menurutnya, efisiensi paling besar dilakukan di mata anggaran hibah dan bansos. Sementara dari perjalanan dinas didapatkan efisiensi sebesar Rp 150 miliar lebih.

 

Pembenahan Pendidikan

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan, proses pembuatan kebijakan SPP Gratis untuk SMA dan SMK di Jawa Barat pada 2020 sedang dalam proses persetujuan DPRD. Hal ini akan menjadi poin pembenahan bidang pendidikan di Jawa Barat.

"Jadi, saya kira, semua kekurangan kita akan perbaiki. Setiap tahun juga kita selalu berikan perbaikan-perbaikan. Anggaran tahun depan kan SPP kita gratiskan. Tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada. Insya Allah, tunggu ketok palu saja," kata Gubernur seusai memimpin Upacara Peringatan Hari Guru di Gasibu, Kota Bandung, Senin (25/11/2019).

Hal lain di bidang pendidikan yang tengah dibenahi, katanya, adalah pengadaan ruang kelas dan sekolah baru serta penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer.

"Jadi poin ini adalah di mana kita ada keluangan, pasti kita akan perjuangkan, termasuk permasalahan guru honorer," katanya.

Sebelumnya, Emil mengatakan, untuk bisa menggratiskan Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) SMA dan SMK Negeri mulai 2020 dibutuhkan anggaran sangat besar, sampai Rp 2 triliun per tahun.

Emil mengatakan, wacana penggratisan SPP ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar mengingat kebutuhan anggarannya besar dan pihaknya harus melakukan efisiensi di bidang lain.

“Insya Allah tahun depan, kalau tidak ada halangan dan dewan menyetujui, kita lakukan penghematan-penghematan. Sehingga hasil penghematannya kita bisa alokasikan untuk SPP, ya,” kata Emil di Gedung Sate, Selasa (18/6/2019).

Menurut Emil, dalam rencana yang sudah dibahas pihaknya, SPP Gratis akan diberikan juga pada siswa SMA dan SMK swasta yang berkategori miskin.

Emil menghitung, kebutuhan anggaran untuk membiayai kebijakan ini mencapai hampir Rp 2 triliun.

Meski besar, pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan menganggu anggaran pembangunan yang lain.

Dari penghematan dia berharap bisa menghasilkan anggaran yang cukup untuk menggratiskan SPP.

 

DPRD Sambut Baik

Sebelumnya, DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kembali merencanakan penggratisan biaya sumbangan pembinaan dan pendidikan (SPP) di tingkat SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat.

Anggota  DPRD Provinsi Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, sebelumnya pada 2014-2015, saat masa jabatan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Pemprov Jabar sempat menggratiskan SPP SMA dan SMK, sebelum pengelolaan SMA dan SMK diambil alih Pemprov Jabar sendiri.

Dengan dasar pengalaman tersebut, anggota dewan dari Fraksi PKS ini mengatakan, rencana Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menggratiskan SPP SMA dan SMK di Jabar pun dinilai masuk akal dan bisa dilakukan kembali.

"Secara teknis, karena sudah pernah dilakukan, rencana itu realistis banget. Waktu itu dibantu dana BOS dari pusat, BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) dari provinsi, kemudian dibantu juga oleh dana dari kabupaten dan kota setempat," kata Abdul Hadi.

Setelah Pemprov Jabar mengambilalih pengelolaan SMA dan SMK, katanya, bantuan dari pemerintah kabupaten dan kota setempat dicabut. Akhirnya, siswa harus membayar kembali ratusan ribu rupiah untuk SPP.

Jika Pemprov Jabar bisa menganggarkan dana lebih untuk menggratiskan SMA dan SMK, katanya, hal tersebut mungkin terjadi, tergantung political will gubernurnya.

"Kami dengar di Jawa Timur sudah diberlakukan tahun ini. Kami segera kunjungan ke sana untuk melihat seperti apa proses supaya bisa APBD mengeluarkan uang lebih untuk menggratiskan pendidikan," ucapnya.

Pada dasarnya, kata Abdul Hadi, kebutuhan operasional pendidikan di SMA per siswa per tahun mencapai Rp 4 juta sampai Rp 5 juta.

Selama ini biaya operasional tersebut dipenuhi oleh dana BOS sebesar Rp 1,4 juta dan Pemprov Jabar Rp 500 ribu.

Dengan anggaran BPMU Jabar sekarang Rp 1,3 triliun, angka ini bisa ditingkatkan sampai Rp 2 triliun untuk bisa menutupi biaya operasional pendidikan di sekolah. [yhr]


Komentar Pembaca