Dirjen Pajak Awasi Pemilik Rekening di Atas Rp 1 Miliar

Ekonomi  SELASA, 26 NOVEMBER 2019 | 09:59 WIB

Dirjen Pajak Awasi Pemilik Rekening di Atas Rp 1 Miliar

Ilustrasi

MoeslimChoice | Direktorar Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola dan Pemanfaatan Informasi Keuangan tahun 2019.

Upaya ini dilakukan guna memaksimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun, terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu, Irawan, menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan data WP OP yang memiliki saldo rekening melebihi Rp 1 miliar.

Data itu didapat dari implementasi program Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun 2017-2018.

Program AEoI sendiri memiliki landasan hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK 03 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Data yang kita terima adalah rekening keuangan orang pribadi dengan saldo minimal Rp 1 miliar. Kalau badan, kita tidak ada batasan. Jadi, ini yang kita terima dari perbankan," ungkapnya, dalam acara temu media di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Irawan menyebut kalau DJP mengumpulkan data keuangan WP OP sejak 31 Desember 2017. Hal ini dilakukan guna memastikan jumlah pendapatan yang diperoleh WP OP benar-benar sesuai dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang diterima Ditjen Pajak.

Di samping itu, Ditjen Pajak saat ini juga lebih cenderung menggunakan metoda persuasif dalam melakukan penagihan.

Oleh karena itu, Satgas Tata Kelola dan Pemanfaatan Informasi Keuangan terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan perolehan pendapatan orang-orang yang masuk kategori WP OP.

"Bukan berarti kalau saldo rekeningnya 2017 itu sepenuhnya adalah penghasilan tahun 2017, belum tentu. Bisa saja itu penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin penghasilan sebelum tax amnesty, sehingga tidak serta merta misalnya saldo rekening itu Rp 10 miliar lalu kita langsung hitung Rp 10 miliar dikali 30 persen. Jadi kita perlu periksa lagi apakah penghasilan itu sebelum 2017 atau tidak," terangnya.

Lebih lanjut, Irawan menyatakan bahwa DJP akan melakukan pengawasan yang sesuai azas kehati-hatian untuk menetapkan besaran wajib pajak perorangan. Ia menyebut 4 hal yang akan dilakukan pihaknya. 

Di antaranya, menganalisa seluruh data WP OP yang diterima DJP. Kemudian kedua, menyesuaikan data eksternal yang berasal dari pertanahan dan Samsat (kepemilikan kendaraan) dengan data yang didapat dari lembaga keuangan.

Ketiga, membuat laporan hasil analisa laporan keuangan WP OP. Serta yang terakhir menyampaikan hasil laporan analisa DJP kepada WP OP terkait.

"Karena itu kita perlu pruden, hati-hati, dan bagaimana kita bisa mengimbau WP untuk diminta sukarelanya dalam menyampaikan terlebih dahulu terkait klarifikasinya," dia menambahkan. [yhr]


Komentar Pembaca
Disentil DKPP Soal Kasus Wahyu, Ketua KPU Ngeles

Disentil DKPP Soal Kasus Wahyu, Ketua KPU Ngeles

PolhukamJumat, 17 Januari 2020 | 01:10

KPK Bingung Masinton Miliki Sprindik Wahyu Setiawan

KPK Bingung Masinton Miliki Sprindik Wahyu Setiawan

PolhukamKamis, 16 Januari 2020 | 06:55

Woi Sobat Ambyar! Didi Kempot Manggung di Kelapa Gading Minggu Malam
Mendagri Tito Karnavian Terima Penghargan Tertinggi dari Singapura
Pengakuan Punggawa Keraton Agung Sejagat

Pengakuan Punggawa Keraton Agung Sejagat

NasionalRabu, 15 Januari 2020 | 10:20

Pemerintah Filipina Sulap Abu Vulkanik Gunung Taal Jadi Batu Bata
Sah, Reini Wirahadikusumah Jadi Rektor Perempuan Pertama ITB

Sah, Reini Wirahadikusumah Jadi Rektor Perempuan Pertama ITB

PendidikanSenin, 20 Januari 2020 | 00:25

Demo Rompi Kuning Ricuh, Presiden Prancis Dievakuasi

Demo Rompi Kuning Ricuh, Presiden Prancis Dievakuasi

InternasionalMinggu, 19 Januari 2020 | 23:20

Kronologi Kecelakaan Maut Bus Pariwisata di Subang

Kronologi Kecelakaan Maut Bus Pariwisata di Subang

DaerahMinggu, 19 Januari 2020 | 22:05

Hujan Belum Reda, Jakarta Siagakan 478 Pompa di 176 Titik

Hujan Belum Reda, Jakarta Siagakan 478 Pompa di 176 Titik

NasionalMinggu, 19 Januari 2020 | 21:15