Humphrey: Ada Menteri Harus Komitmen Rp500 M ke Partai

Polhukam  SENIN, 25 NOVEMBER 2019 | 10:10 WIB | Sugiharta Yunanto

Humphrey: Ada Menteri Harus Komitmen Rp500 M ke Partai

MoeslimChoice | Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar kubu Jakarta Humphrey Djemat buka-bukaan soal bursa calon menteri. Lawan politik kubu Romahurmuziy alias Rommy ini mengungkapkan ada bakal calon menteri yang dimintai Rp 500 miliar oleh parpol, itu sebagai bayaran agar namanya disodorkan kepada Jokowi.

Menurut Humphrey, orang tersebut merupakan profesional yang disukai Presiden Joko Widodo. Namun, kemudian ada partai yang mendekatinya.

Toh Humphrey menolak menyebutkan partai apa yang dia maksud. Namun, orang tersebut menolak tawaran partai karena harus membayar uang yang tergolong besar.

“Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan murni dari Jokowi. Jadi dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, harus bisa kontribusi Rp 500 miliar,” kata Humphrey, Minggu, 24/11/19.

Namun figur profesional itu persyaratan itu. “Karena dia memang orang profesional. Itu jelas melawan hati nuraninya. Jelas dia tidak mau. Namun keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden,” ucap Humprey.

Humphrey menyatakan, tidak menutup kemungkinan praktik demikian juga terjadi ke calon menteri lainnya. Dia berharap, partai politik bisa segera untuk berbenah dengan sistem rekrutmen yang tidak transaksional.

“Tapi kalau terjadi seperti ini kemungkinan bisa terjadi dengan yang lain kan. Jadi praktik semacam ini sudah jadi preseden. Kebetulan itu profesional adalah teman saya,” tandasnya.

Sedangankan Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Pondok Gede, yang mendapat Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, Achmad Baidowi meminta Humphrey mengungkap saja siapa yang dia maksud agar tak menjadi fitnah. "Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," kata dia.

Baidowi juga bilang, Humphrey bukan PPP. "Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan pengadilan PPP hanya satu yakni hasil Muktamar Pondok Gede," ujar Baidowi.

Wah, masih ada dua PPP ya? Katanya mau bersatu.


Komentar Pembaca