Evaluasi Pilkada | Langsung Asimetris Mau?

Polhukam  JUMAT, 22 NOVEMBER 2019 | 09:25 WIB | Warni Arwindi

Evaluasi Pilkada | Langsung Asimetris Mau?

MoeslimChoice | Kementerian Dalam Negeri mewacanakan Pilkada langsung asimetris, rakyat memilih tapi berbeda sistemnya menurut situasi dan kondisi antardaerah. Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, sebenarnya Indonesia telah menganut sistem pilkada asimetris.

“Kalaupun ada perbedaan kebijakan, maka itu dilatarbelakangi kekhususan suatu daerah sebagaimana Pasal 18 B UUD 1945,” kata Titi, Kamis, 21/11/19. Pasal hasil amandemen ini menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Titi menyebut Pilkada asimetris antara lain berlaku di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Aceh. Di Jakarta, misalnya, tak ada pemilihan wali kota atau bupati meskipun pejabat dan jabatan itu ada di DKI.

Nah, berbeda dengan DKI Jakarta, bupati dan wali kota di Yogyakarta harus melewati pemilihan kepala daerah langsung agar dapat dipilih. Namun, untuk posisi gubernur dan wakil gubernur, ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, posisi gubernur dan wakil gubernur telah diatur secara tegas harus dipegang oleh seorang Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

Keistimewaan itu diatur di dalam Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintah yang bersifat istimewa. Pasal 18 ayat (1) huruf c disebutkan calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur.

Sedangkan di Aceh, Pilkada melibatkan partai-partai lokal sesuai dengan kesepakatan Helsinki 2005. "Kalau di Aceh itu kan partai politik lokalnya sebagai ekses resolusi konflik, di mana perjanjian damai antara pemerintah dengan GAM yang kemudian dipayungi oleh Perjanjian Helsinki, menyepakati salah satunya pembentukan parpol lokal," kata Titi.

Sebelumnya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan, pilkada yang sudah berjalan asimetris itulah yang perlu diperluas guna mengakomodasi kebutuhan daerah yang berbeda-beda.

"Jangan membuat aturan itu mudahnya saja, tapi seharusnya bisa mendorong demokrasi hidup sesuai dengan kondisi kedaerahan masing-masing, coba lihat sekarang regulasi Peraturan KPU, Bawaslu-nya sama semua, simetris. Yang kami katakan asimetrisnya di situ," kata dia, Rabu, 20/11/19.

Pilkada langsung dengan metode asimetris itu kata dia tidak menyamakan kebutuhan masing-masing daerah dalam memilih kepala daerah, pilkadanya berbeda antara daerah kepulauan dengan daratan, daerah dengan kota. "Bagaimana konsepnya, tunggu saja sedang kami siapkan tidak untuk 2020, sepertinya 2024, karena tahapan sudah mulai," kata Akmal.


Komentar Pembaca