Kemendagri Soroti Sisi Negatif Pilkada Langsung

Polhukam  JUMAT, 22 NOVEMBER 2019 | 08:55 WIB | Ida Iryani

Kemendagri Soroti Sisi Negatif Pilkada Langsung

MoeslimChoice | Kementerian Dalam Negeri menyoroti sisi negatif pilkada langsung. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mencontohkan sejak pilkada digelar langsung pada 2005 silam, sekurangnya sudah 300 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Pilkada langsung, kata dia, malah memperbanyak kepala daerah korupsi untuk membiayai ongkos kampanye yang memang mahal. "Karena faktanya dari sejak melaksanakan pilkada langsung ada 300 sekian kepala daerah yang bermasalah secara hukum, kasus-kasus korupsi," kata Bahtiar di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 21/11/19.

Bahtiar bilang, jumlah kepala daerah yang tanpa pengeluaran ongkos politik mahal hanya hitungan jari. Meski begitu dia tak merinci jumlah pasti kepala daerah yang ongkos politiknya murah.

"Bukan sistem yang membuat dia murah. Tapi membangun citra diri perlu ongkos ngumpulin makan warga segala macam, itu duit semua, belum uang saksinya," kata Bahtiar.

Oleh sebab itu, kata dia, para kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat berpotensi melanggar hukum di kemudian hari ketika terpilih lantaran melalui masa kampanye yang bisa menghabiskan dana miliaran itu. Alasannya, tak sedikit kepala daerah harus memberi timbal balik kepada pihak-pihak yang memodalinya maju diPilkada.

"Yang menyiapkan kepala daerah itu adalah pengusaha yang punya kepentingan di daerah itu, yang menyiapkan adalah gabungan pemodal," tandasnya.


Komentar Pembaca