DPD Sepakat Kemendagri Sederhanakan Izin untuk Pacu Investasi

Polhukam  SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 09:25 WIB | Sugiharta Yunanto

DPD Sepakat Kemendagri Sederhanakan Izin untuk Pacu Investasi

MoeslimChoice | Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat akan mendorong Pemerintah Daerah menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini menghambat investasi di daerah. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil rapat kerja dengan pokok bahasan tentang otonomi daerah, pemerintah daerah, dan hubungan pusat-daerah hingga masalah perizinan di daerah.

Ketua Komite I Teras Narang mengatakan, saat memimpin rapat kerja tersebut menyatakan bahwa DPD RI berkomitmen mengawal terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dengan menyusun regulasi-regulasi yang bisa mengatur adanya pemerataan pembangunan daerah. Selain itu, kesepakatan juga mencakup pengurangan kesenjangan antardaerah dan peningkatan daya saing daerah-daerah serta kebijakan afirmasi bagi daerah-daerah yang mempunyai karakteristik daerah kepulauan serta daerah-daerah terluar di wilayah perbatasan negara.

“DPD RI memberikan dukungan terhadap kebijakan prioritas pemerintah, dalam hal pembangunan SDM unggul, penyederhanaan regulasi (pusat dan daerah) dan birokrasi, serta transformasi ekonomi dari SDA menjadi sektor yang berbasis manufaktur dan jasa modern tanpa mengorbankan kearifan lokal, maka perkembangan dengan daerah akan terwujud,” ungkap Teras Narang, di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 18/11/19.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa, Komite I DPD RI akan bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri untuk optimalisasi kemitraan membahas permasalahan otonomi daerah dan kerangka solusinya melalui Tim Kerja Bersama dan kunjungan lapangan Bersama. “DPD RI mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsipnya, DPD RI mendorong agar kebijakan Penataan Daerah harus mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan strategis nasional dan daerah dengan memprioritaskan daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar, daerah termiskin dan daerah terbelakang,” lanjutnya.

Sdangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan peran Kemendagri sebagai poros jalannya pemerintahan dalam negeri. Kemendagri sebagai unsur terdepan untuk menciptakan suasana kondusif dan stabil dalam bidang pemerintahan dan politik di dalam negeri. Selain itu, peran Kemendagri juga pelayanan publik berjalan optimal dan segera melaksanakan program dari Presiden untuk menyederhanakan regulasi yang menjadi kendala terkait perijinan di tingkat pusat melalui UU dan Perda di tingkat daerah.

“Kunci meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah adalah membuka iklim investasi. Masalah regulasi perijinan yang berbelit masih menjadi masalah, sejak ada perang dagang banyak perusahanaan yang keluar dari China tapi tidak masuk ke pindah ke Vietnam, Thailand dan lain-lain tapi tidak ke Indonesia, itu karena masalah perizinan. Oleh sebab itu, penyederhanaan ini menjadi titik yang ingin dituju oleh Presiden,” ujar mantan Kapolri itu.


Komentar Pembaca