KNKS Siapkan Skema Pengembangan Pembiayaan Syariah

Ekonomi Syariah  KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 13:00 WIB | Natasha

KNKS Siapkan Skema Pengembangan Pembiayaan Syariah

Ventje Rahardjo Soedigno, Direktur Eksekutif KNKS

MoeslimChoice | Pengembangan pembiayaan syariah dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendukung pembiayaan di bidang infrastruktur.

Salah satunya yang sedang dipersiapkan adalah pembangunan rumah sakit di wilayah Nangroe Aceh Darussalam.

Direktur Eksekutif KNKS, Ventje Rahardjo Soedigno, menyebutkan saat ini, untuk memasuki pembiayaan infrastruktur, perbankan syariah masih harus bekerja sama.

"Kita sedang mempersiapkan skema-nya. Ada sesi khusus dengan negara-negara ADFIMI untuk mendengar dan mempelajari skema yang sudah pernah dilakukan oleh mereka," kata Ventje di sela acara ISEF 2019 di JCC Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Ventje menyebutkan, KNKS sedang melakukan uji coba pembangunan rumah sakit di Aceh, yang mengharuskan pembiayaan syariah dalam proses pengerjaannya.

"Ada Qanun yang mengharuskan pembiayaan syariah. Jadi kita sedang buat skema-nya. Value-nya sekitar Rp2,6 triliun," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembiayaan ini akan dibagi dua, yaitu 30 persen dari nilai proyeknya dan 70 persen dari pembiayaan lainnya, seperti suku.

"Dengan dimulai pada proyek di Aceh ini, yang rencananya akan sudah dimulai tahun depan, kita harapkan yang lain bisa mengikuti," tutur Ventje.

Senada dengan Ventje,  Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah KNKS Taufik Hidayat menyebutkan saat ini sedang dipersiapkan aturan implementasi terkait pembiayaan syariah ini.

"Perlu adanya alternatif pembiayaan untuk membiayai proyek pembangunan. Dan menurut saya banyak sekali skema pembiayaan yang bisa kita kembangkan," kata Taufik.

KNKS dan beberapa pemangku kepentingan menurut Taufik, sudah membicarakan kemungkinan pengembangan  pembiayaan syariah.

"Antara lain,  SRIA,  Sharia Restricted Intermediary Account ataupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," ucapnya.

Namun, Taufik menyatakan masih ada nilai  yang kurang. Dalam artian, instrumen yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan pembiayaan yang ada.

"Untuk itu, kita coba melakukan pararelisasi pengembangan antara suplai dan demand," pungkasnya. [yhr]


Komentar Pembaca