Kenaikan Iuran BPJS Menyiksa Rakyat

Nasional  RABU, 13 NOVEMBER 2019 | 03:30 WIB | Sugiharta Yunanto

Kenaikan Iuran BPJS Menyiksa Rakyat

Moeslimchoice | Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai kenaikan premi tidak menyelesaikan masalah, tetapi mencekik masyarakat.

Netty menegaskan, Fraksi PKS DPR RI ingin menjadi yang terdepan dalam mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan rakyat. "Fraksi PKS akan terus mewakili suara masyarakat, kita perjuangkan,” kata Netty saat konfrensi pers, di ruang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Menurutnya, defisit yang saat ini terjadi terhadap BPJS tidak kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan menaikkan premi khususnya kelas III mandiri. "Jika dilihat dari jumlah peserta mandiri dengan tingginya defisit BPJS tentu belum selesai dengan menaikkan premi," ujarnya.

Melihat fakta tersebut, sambung Netty, maka fraksi PKS dengan tegas dan konsisten menyatakan penolakan kenaikan premi kelas III mandiri. Sebab dengan dinaikkannya, masyarakat terbebani dan kemungkinan besar tidak bisa membayar iuran.  

“Saya katakan kepada pak menteri dan dirut BPJS, pak walaupun mereka diperas yang keluar bukan premi atau iuran, tapi darah dan air mata masyarakat ketika premi ini dinaikkan,” kata Netty.

Ditegaskannya, dari kunjungan kerja komisi IX didapati bahwa masyarakat keberatan dengan kenaikan iuran BPJS karena tidak memiliki kemampuan. Terkait hal itu, FPKS mendorong pemerintah mencari terobosan untuk menyelesaikan defisit. "Tentu saja dengan menyelesaikan akar permasalahannya,  yaitu data cleansing, manajemen, sistem klaim, dan sistem belanja," ujar Netty.

FPKS juga mendesak pemerintah bisa melakukan kerja-kerja kolaboratif untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial terkait data, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri karena dibawahnya ada Disdukcapil yang tentu saling terkait satu sama lain.


Komentar Pembaca